Kita telah adakan pertemuan dengan seluruh bidang-bidang, terkait penyusunan HPS, perencanaan kontrak, dan persiapkan PPK
Saifuddin Djuba (Kadis PUPR Malut)
Sofifi, Maluku Utara– Untuk meminimalisir potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari realisasi pekerjaan proyek yang dikerjakan pihak rekanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut), menyiapkan beberapa langkah taktis.
Kepala Dinas PUPR Malut Saifuddin Djuba, ketika diwawancarai Haliyora.id mengatakan, langkah-langkah tersebut penting dilakukan oleh pihaknya untuk meminimalisir potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek-proyek yang melekat di instansinya itu.
“Kita telah adakan pertemuan dengan seluruh bidang-bidang, terkait penyusunan HPS, perencanaan kontrak, dan persiapkan PPK. Di dalam satu tahun itu membutuhkan perencanaan yang panjang, sehingga saya sampaikan kepada seluruh kepala bidang agar segera laksanakan,” kata Saifuddin usai mengadakan pertemuan bersama jajaran di Dinas PUPR Malut, Rabu (08/02/2023).
Selain itu, pertemuan tersebut juga membicarakan terkait pentingnya mengantisipasi keterlambatan pekerjaan, sehingga rekanan yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah tidak dikenai denda.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!