Ternate, Maluku Utara- Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPb) Maluku Utara mencatat, realisasi pendapatan APBN di Provinsi Maluku Utara para triwulan I tahun 2022 sudah mencapai Rp 510,09 miliar atau 23,63 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,16 triliun. Capaian realisasi pendapatan ini masih di dominasi sektor perpajakan.
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara Adnan Wimbyarto memaparkan, belanja APBN pada triwulan I tahun 2022 sudah terealisasi sebesar Rp 2,85 triliun atau 19,30 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,78 triliun. Realisasi ini di dominasi oleh belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 2,13 Triliun. Dengan demikian APBN Maluku Utara pada triwulan I tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp 2,33 triliun, turun 5,044 persen dibanding pada triwulan I tahun 2021.
Untuk APBD, pada komponen pendapatan, terealisasi sebesar Rp 1,75 triliun dari pagu Rp 12,72 triliun, meningkat sebesar 8,064 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021 dan didominasi oleh pendapatan transfer. Sementara untuk komponen belanja, terealisasi sebesar Rp 0,99 triliun dari pagu sebesar Rp 13,66 triliun yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Dengan demikian, terjadi surplus sebesar Rp 0,76 triliun.
Dikatakan, terkait Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan TKDD, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 8,52 persen, sedangkan untuk porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 91,48 persen, sehingga kemandirian fiskal Maluku Utara masih perlu ditingkatkan.
“Capaian output Maluku Utara triwulan I tahun 2022 terbesar dipegang oleh sektor infrastruktur sebesar Rp 85,186 miliar dari pagu sebesar Rp 682,32 miliar, disusul oleh sektor pendidikan yang terealisasi sebesar Rp 10,59 miliar dari pagu sebesar Rp 109,54 miliar, sektor kesehatan terealisasi sebesar Rp 1,25 miliar dari pagu sebesar Rp 43,87 miliar,” kata Adnan, Kamis (16/06/2022).
Adnan menyebutkan, untuk realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga triwulan I tahun 2022 di Maluku Utara sebesar Rp 274,5 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 5.240 debitur. Kota Ternate menjadi kabupaten/kota dengan nilai penyaluran dan jumlah debitur terbanyak di wilayah Maluku Utara. Sedangkan untuk realisasi pembiayaan Ultra Mikro atau UMi tercatat sebesar Rp 133,4 juta dan sebanyak 30 debitur.
“Kota Ternate masih menjadi kabupaten/kota dengan jumlah debitur terbanyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemerataan informasi terkait KUR dan UMI sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas,” ucap Adnan.
Kata Adnan, dari sisi stabilitas sistem keuangan, kondisinya masih terjaga. Penyaluran kredit ke-46 sektor prioritas menunjukan peningkatan yang tinggi pada hampir semua sektor, diiringi dengan turunnya resiko kredit yang diukur melalui rasio NPL.
Selain itu, kredit yang direstrukturisasi pun mengalami penurunan signifikan sehingga perbaikan kondisi ekonomi masyarakat merupakan momentum yang tepat dalam mendorong peningkatan keuangan inklusif, di mana selama triwulan I tahun 2022 terjadi pertumbuhan positif transaksi digital seperti QRIS dan e-commerce.
Adnan menyebutkan, dalam analisis tematik untuk Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2022, membahas terkait peran fiskal (program pusat-daerah) untuk mendorong kemandirian UMKM. Diketahui bahwa per Mei 2022, di Malut terdapat sebanyak 5.343 pelaku usaha UMKM yang mengajukan pembiayaan KUR dan UMI dengan debitur terbanyak pada sektor perdagangan.
“UMKM ini menjadi salah satu penopang roda perekonomian di Maluku Utara dalam mendukung kemandirian UMKM tersebut,” ungkapnya.
Meski begitu menurut Adnan, pemerintah pusat memberikan dukungan program kebijakan penerapan PPh 044 bagi UMKM dengan omzet Rp 500 juta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.
Adapun untuk oemerintah daerah sendiri mendukung UMKM dengan adanya proyek KAMU TUMBUH (Kartu Maluku Utara Tumbuh berupa kartu identitas kepada masyarakat Malut yang rentan untuk mendapatkan fasilitas mengakses program pelatihan keterampilan yang menunjang UMKM dan ekonomi kreatif.
Lebih lanjut, Adnan menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada Triwulan I Tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, meskipun komponen penyumbang terbesar masih dipegang oleh sektor industri pengolahan dan industri pertambangan.
Oleh karena itu, guna mendukung ekonomi Maluku Utara yang lebih sejahtera, sektor UMKM di Maluku Utara masih sangat memerlukan dukungan, baik pemerintah pusat maupun oemerintah daerah, baik dalam bentuk dana maupun kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM.
Adnan juga memberikan beberapa rekomendasi baik untuk pemerintah daerah, di antaranya berupa perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dalam penyiapan tenaga kerja terampil, serta meningkatkan PAD melalui pemutakhiran data pajak dan Wajib Pajak (WP) daerah.
“Juga penyebarluasan informasi terkait KUR dan UMI, mendorong akselerasi belanja modal dan belanja produktif, serta percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, penyediaan fasilitas dan bantuan kepada masyarakat, serta membangun iklim usaha yang pro koperasi dan UMKM,” pungkasnya. (Arul-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!