Sofifi, Maluku Utara- Rumor praktek jual beli jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara terus terungkap.
Setelah adanya pengakuan dari salah satu calon Kepsek asal Halsel yang mengaku menjadi korban, Kepsek di Kota Ternate juga mengaku beberapa temannya mengalami hal yang sama, kini pengakuan datang dari Kabupaten Halmahera Barat.
Salah satu Kepala Sekolah SMA di Halbar menghubungi Haliyora via telepon mengaku dirinya juga diminta uang sebesar Rp 5 juta. Sumber tersebut mengaku dirinya diminta oleh salah satu oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk menemui Kepala Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi di Halbar, Ramli Litiloly , untuk menyerahkan uang tersebut.
Demikian halnya juga dengan teman-teman kepsek lainnya, mengalami hal yang sama pula. “Jadi saya temui dan langsung serahkan uang Rp 5 juta cash. Teman saya juga dimintai uang sekitar Rp 10 juta. Waktu itu kami dari Halbar ada sembilan kepala sekolah yang dilantik dan hampir semua disuruh serahkan uang dengan jumlah yang berbeda-beda. Itu saya ketahui karena dua hari sebelum pelantikan Kepala Perwakilan mengumpulkan kami semua Kepsek yang mau dilantik dan meminta uang mulai dari Rp 5- 10 juta, dan hari itu juga langsung diberikan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (Malut) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Ramli Litiloly, saat dikonfirmasi membantah adanya praktel jual beli jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK. “Isu itu tidak benar. Itu fitnah,” bantah Ramli tegas.
Meski membantah, Ramli mengaku pernah mengumpulkan para calon kepala sekolah dua hari sebelum dilantik, namun hanya bicarakan terkait dengan persiapan pelantikan seperti pakaian apa yang harus dipakai, termasuk membicarakan patungan dana persiapan pelantikan, tapi tidak sebesar yang disampaikan.
“Jadi waktu itu kita kumpul bicarakan persiapan pelantikan seperti pakaian apa yang harus dipakai, termasuk kumpul uang untuk persiapan pelantikan, tapi tidak sebesar yang disampaikan itu, ada yang kase Rp 1,5 juta, ada Rp 2 juta da nada yang kase Rp 3 juta,” terang Ramli.
Ramli juga mengelak bahwa patungan biaya pelantikan bukanlah inisiatif dari dirinya, melainkan diperintah dari Dinas Dikbud Malut, yakni Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dan di Halbar saat itu, sambung Ramli, ada 9 Kepala Sekolah yang dilantik.
“Jadi permintaan itu bukan dari saya, akan tetapi dari Diknas Provinsi, dan yang menyuruh saya kumpulkan uang itu adalah Kabid SMK, dan tidak semua mengumpulkan uang tersebut, ada juga yang tidak kumpul. Jadi total Kepsek di Halbar yang dilantik sebanyak 9 orang,” kata Ramli.
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dikbud Malut, Sudarwan Ilyas, kepada haliyora membantah pernyataan yang disampaikan Kepala Cabang Dikbud Halbar, Ramli Litiloli. “Kedengarannya lucu tapi ya saya harus tanggapi, yang jelas pernyataannya tidak benar, dan saya tidak pernah sampaikan,” tulis Sudarwan singkat saat dikonfirmasi haliyora via whatsAap, 10 September 2021.
Sementara hingga saat ini Kepala Dinas Dikbud Provinsi Maluku Utara, Imam Makhdi, belum juga memberikan tanggapan saat dikonfirmasi Haliyora via whatsAap. (Sam-*)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!