Maba, Haliyora
Meski sudah memasuki triwulan ke II tahun 2021, namun penyerapan anggaran di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) masih sangat kecil. Baru sekitar 35 persen dari total APBD tahun ini.
Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Haltim, Joko L. Ridwan, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/06/2021).
Joko mengatakan, lambatnya penyerapan anggaran tahun ini disebabkan karena lambatnya penyelesaian laporan pertanggungjawaban Pemda tahun 2020, sehingga penyaluran DAK juga belum bisa dilakukan.
” Yang bikin terlambat penyerapan anggaran karena DAK yang penyalurannya harus berdasarkan progres pekerjaan. Kita tidak bisa paksakan karena harus mengikuti progres. Teman-teman juga tahu kalau di awal tahun kita terkendala deNgan laporan tahun sebelumnya, sehingga DAK belum bisa disalurkan oleh pemerintah pusat,” jelas Joko.
Kata dia, untuk DAK sendiri sangat sensitive. Pasalnya, tidak saja menekankan pada penyerapan anggaran yang ada, tetapi harus dibarengi dengan progres pekerjaan disertai bukti-bukti yang meyakinkan, “seperti foto dan penempatan titik koordinat agar pemerintah pusat bisa memantau progresnya sudah sampai dimana,”ujar Joko.
Dijelaskan, salah satu permasalahan terlambatnya penyaluran DAK karena laporan bidang kesehatan terlambat dimasukkan, sehingga mempengaruhi bidang-bidang lainnya. “Kalau satu bidang saja terlambat, maka berpengaruh pada bidang yang lain,” terangnya Joko.
Meski begitu kata dia, saat ini pemerintah daerah sudah menyalurkan DAK tahap satu, tinggal penyerapan oleh SKPD terkait. “Yang sementara jalan ful itu di Diknas, Perkim, PU, dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Joko mengaku masih berjalan normal, hal itu karena alokasi DAU sebagian besar diperuntukkan belanja pegawai. “Kalau DAU Sampai sekarang masih normal, kita juga kemarin sudah bayar gaji dan THR jadi normal saja,” pungkasnya. (RH-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!