Jailolo, Haliyora
Fraksi PDI-P DPRD Halmahera Barat mengambil sikap tidak ikut serta dalam kunjungan kerja pemerintah daerah dan DPRD ke Kabupaten Pulau Morotai beberapa waktu lalu.
Padahal, menurut wakil ketua DPRD Halbar, Risawan Hi. Kadam, kunjungan kerja Pemda dan DPRD ke Morotai itu sangat penting dalam rangka shering strategi pembangunan seperti grand desain, rencana strategis program yang telah dilaksanakan, sistim strategi perencanaan yang terencana dan terukur, serta mengetahui sumber pembiayaan dan ruang fiskalnya.
Riswan bahkan menilai banyak yang didapat dari hasil kunjungan kerja ke Morotai untuk diterapkan di Kabupaten Halbar. Kata politisi PKB itu, semua fraksi di DPRD Halbar ikut dalam kunjungan kerja ke Morotai, kecuali fraksi PDI-Perjuangan.
Ditenggarai, absennya fraksi PDI-P pada kunjungan kerja bersama Pemda ke Morotai tersebut sebagai signal PDI-P beroposisi dengan pemerintahan James-Djufri.
Pasalnya, Ketua DPC PDI-P Halbar, Danny Missy sebelumnya menegaskan dirinya mengambil posisi sebagai oposan Pemerintah Kabupaten Halbar setelah kalah dalam pertarungan pada pilkada kemarin.
Sementara belum ada keterangan resmi dari Fraksi maupun pengurus DPC PDI-P Halbar terkait alasan tidak ikut dalam kunjungan kerja ke Morotai.
Ketua DPRD Halbar yang juga anggota Fraksi PDI-P tidak memberi penjelasan terkait kunjungan kerja tersebut. Begitu pula ketua fraksi PDI-P saat dikonfirmasi terpisah oleh Haliyora, Kamis (11/03/2021).
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan (Bappilu) Provinsi Maluku Utara, Irfan Hasanudin saat dihubungi menegaskan, garis perjuangan partai PDI Perjuangan sangat jelas, yakni konsisten mengawal kepentingan rakyat.
“untuk di parlemen selalu kita sampaikan agar kepentingan rakyat selalu disuarakan, control terhadap kebijakan pemerintah agar selalu on the track dengan kepentingan rakyat,” tutur Irfan, Sabtu (13/3).
Sikap yang diambil sejalan dengan keinginan rakyat sambung Irfan, telah menjadi bukti kemenangan PDI Perjuangan pada dua kali pemilu berturut-turut. Olehnya ia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan di parlemen harus mengambil control yang ketat terhadap jalannya pemerintahan di daerah.
Terkait dengan sikap Fraksi PDI Perjuangan di Halbar, tambah Irfan, hal itu sudah sangat tepat dilakukan, parlemen sudah seharusnya mengambil langkah-langkah strategis agar tidak terjebak dalam perselingkuhan kekuasaan. “buat kami sudah sangat tepat keputusannya, sebagai kewaspadaan dini atas kebijakan ke depan,” tutup Irfan. (elang-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!