Proyek Multiyears Bebani APBD 2021, DPRD Sebut Pemkot Ternate Tidak Konsisten

Ternate, Haliyora

Tunggakan pembayaran proyek multiyear di Kota Ternate masih tersisa Rp 81,9 miliar. Akibatnya membebani APBD Tahun 2021. Hal ini disorot kembali Komisi II DPRD.

Pemerintah Kota Ternate disebut tidak konsisten melaksanakan tahapan-tahapan pembayaran sesuai kesepakatan dengan dewan.

Itu disampaikan ketua komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (06/01/2020).

Kata Mubin, penyebab bertumpuknya sisa pembayaran proyek multiyear ke APBD Tahun 2021 itu lantaran pemkot Ternate tidak konsisten melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan dengan DPRD.

“Perlu saya sampaikan bahwa, proyek multiyear itu memang kesepakatan DPRD dengan Pemerintah Kota. Nah kesepakatan itu ada item-item pekerjaan dan pembayarannya, saya sudah berulangkali sampaikan 2019 bayar berapa, 2020 dan 2021 berapa, tetapi pemkot tidak konsisten melakukan pembayaran sesuai tahapan pekerjaan, makanya utangnya menumpuk dan jadi beban APBD 2021,” ungkap Mubin.

Katanya, semula hutang sisa pembanyaran proyek multiyears itu hanya Rp 45 miliar namun dibiarkan hingga kini mencapai Rp 81,9 miiar. “Naik hampir dua kali lipat, dan ini jadi beban kita di tahun 2021,” tandasnya.

Menurut Mubin, sebenarnya DPRD sudah menyarankan agar proyek multiyears jangan dulu, terlalu diforsir untuk dikerjakan semuanya, mengingat keuangan daerah pada tahun 2020 menurun cukup drastis. Pemasukan kas daerah tidak mencapai target, ditambah pemangkasan DAU, DBH, DAK akibat pandemi Covid-19, namun Pemkot sendiri tidak mengindahkan saran-saran DPRD.

Kata politisi PPP itu, DPRD menyarankan agar sebagian proyek multiyaer dipending dulu, atau kalu digenjot, maka proyek lain dihentikan disesuaikan dengan keuangan daerah, agar balance.

Ia mencontohkan, proyek multiyear reklamasi pantai bagian Kalumata itu jangan diforser dulu (dihentikan) kemudian dihitung progresnya lalu dibanyar, sisanya jangan dulu dilanjutkan.

“Tapi kalau pemerintah mau melanjutkan, maka program lain jangan dulu dilaksanakan, sehingga balance antara pendapatan dan pembelanjaan kita. Tapi sepertinya mereka (pemkot) nafsunya tinggi tapi kemampuannya tidak ada,” semburnya.

Masih menurut Mubin, Sebagian besar penyebab bertumpuknya hutang sisa pembayaran proyek multiyears itu adalah proyek reklamasi di Kalumata.

“itulah kita sarankan agar sebagian pekerjaan reklamasi di Kalumata itu dihentikan dulu. Tapi Pemkot terlalu memaksakan diri, akhirnya daerah menangunggung hutang besar dan dibebankan kepada APBD 2021,” pungkasnya. (Echal-1)