Finalisasi TKD 2026: Haltim Terjun 44 Persen, Maluku Utara Kehilangan Rp 3,85 Triliun

Berikut penyesuaian pagu TKD Tahun 2026 untuk Pemprov Maluku Utara dan 10 kabupaten/kota

1. Provinsi Maluku Utara: dari Rp 2.336.252.621.000 menjadi Rp 1.630.327.211.000 (turun Rp 705.925.410.000 atau 30,22 persen)
2. Kabupaten Halmahera Tengah: dari Rp 1.426.991.183.000 menjadi Rp 929.083.195.000 (turun Rp 497.907.988.000 atau 34,89 persen)
3. Kota Ternate: dari Rp 863.261.538.000 menjadi Rp 689.085.327.000 (turun Rp 174.176.211.000 atau 20,18 persen)
4. Kabupaten Halmahera Barat: dari Rp 982.298.669.000 menjadi Rp 742.928.868.000 (turun Rp 239.369.801.000 atau 24,37 persen)
5. Kabupaten Halmahera Selatan: dari Rp 1.719.654.514.000 menjadi Rp 1.254.430.311.000 (turun Rp 465.224.203.000 atau 27,05 persen)
6. Kabupaten Kepulauan Sula: dari Rp 911.066.938.000 menjadi Rp 563.846.648.000 (turun Rp 347.220.290.000 atau 38,11 persen)
7. Kota Tidore Kepulauan: dari Rp 976.354.143.000 menjadi Rp 691.962.077.000 (turun Rp 284.392.066.000 atau 29,13 persen)
8. Kabupaten Pulau Taliabu: dari Rp 578.470.734.000 menjadi Rp 480.445.959.000 (turun Rp 98.024.775.000 atau 16,95 persen)
9. Kabupaten Halmahera Utara: dari Rp 927.755.210.000 menjadi Rp 720.640.150.000 (turun Rp 207.115.060.000 atau 22,32 persen)
10. Kabupaten Halmahera Timur: dari Rp 1.463.385.732.000 menjadi Rp 819.010.028.000 (turun Rp 644.375.704.000 atau 44,03 persen)
11. Kabupaten Pulau Morotai: dari Rp 638.429.609.000 menjadi Rp 450.129.390.000 (turun Rp 188.300.219.000 atau 29,49 persen)

Alarm Belanja Publik dan Layanan Dasar

Penurunan TKD hampir sepertiga dari total pagu sebelumnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Transfer ke daerah selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan belanja publik, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga belanja pegawai.

Dengan penyempitan fiskal ini, pemda di Maluku Utara diperkirakan harus melakukan penyesuaian skala prioritas, rasionalisasi belanja, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga stabilitas layanan publik dan keberlanjutan program pembangunan pada 2026.

Tekanan fiskal ini sekaligus menjadi ujian serius bagi kapasitas manajemen keuangan daerah di tengah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. (RF/Red)