Menurut Munadi, aksi warga masih dalam batas wajar karena hanya mempertanyakan komitmen dan legalitas perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
Ia menilai masyarakat memiliki alasan kuat untuk bersuara, mengingat mereka yang paling terdampak aktivitas pertambangan. “Tambang yang begitu banyak masuk di Sagea, apa yang mereka dapatkan? Yang ada justru hancur semua hutan, sungai, laut, danau. Bahkan tanah mereka sebagai penopang hidup dibayar dengan harga murah,” ujarnya.
Munadi juga menyoroti minimnya timbal balik kebijakan pembangunan terhadap desa yang disebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kampung mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini, tapi yang kita kembalikan dalam bentuk kebijakan tidak seberapa,” katanya.
Ia menegaskan bahwa isu legalitas perusahaan semestinya menjadi perhatian aparat penegak hukum. Bahkan, menurutnya, polisi seharusnya menjadikan informasi dari warga sebagai bahan evaluasi, bukan justru memproses mereka.
“Semestinya soal legalitas perusahaan tersebut menjadi konsen kepolisian. Polisi harusnya berterima kasih kepada warga yang memberikan informasi penting tersebut, bukan sebaliknya,” ucapnya.
Terkait tuntutan fee dan pembagian manfaat, Munadi menyebut hal itu wajar. Ia bahkan mendorong skema kepemilikan saham langsung bagi masyarakat di wilayah tambang. “Harusnya setiap kampung yang masuk tambang, masyarakat sebagai pemilik wilayah itu harus memiliki saham langsung. Jadi masyarakat bukan objek saja, tapi sebagai subjek dari investasi tersebut,” tegasnya.
Munadi menyatakan akan bersikap tegas jika ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kalau ini dilanjutkan dan sampai ada warga yang ditersangkakan, saya salah satu orang yang akan melakukan perlawanan terhadap kriminalisasi tersebut,” tandasnya. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!