Oleh : Ahmad R. Idin (Aktivis HMI)
Dalam Lintasan era digital, ruang publik kita sering kali bergemuruh oleh perdebatan tentang tokoh politik. Salah satu fenomena menarik adalah munculnya gelombang netizen pembela — mereka yang dengan gigih, kadang membabi buta, membela figur politik yang mereka anggap “benar.” Fenomena ini bisa kita lihat pada kasus Gubernur Sherly Tjoanda yang ramai dibicarakan di media sosial.
Di tengah arus komentar dan wacana saling serang, muncul pertanyaan menarik: apa sebenarnya nalar di balik perilaku para netizen pembela ini?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk membacanya secara lebih dalam, kita bisa meminjam tiga kacamata teori sosial kontemporer: Pierre Bourdieu, Michel Foucault, dan Jean Baudrillard. Ketiganya memberi cara berbeda untuk melihat bagaimana kekuasaan, wacana, dan citra bekerja dalam dunia digital.
Pierre Bourdieu: Habitus dan Modal Simbolik di Arena Digital
Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis, mengajukan gagasan bahwa tindakan sosial manusia dibentuk oleh habitus — kebiasaan berpikir dan bertindak yang tertanam dalam diri seseorang akibat pengalaman sosialnya. Dalam konteks ini, netizen pembela Gubernur Sherly tidak lahir begitu saja dari ruang kosong. Mereka membawa habitus politik tertentu, yang mungkin terbentuk dari pengalaman panjang hidup dalam budaya paternalistik: kecenderungan menghormati pemimpin, membela otoritas, dan melihat kritik sebagai bentuk ketidaksopanan.
Media sosial menjadi arena baru, tempat berbagai modal dipertarungkan: modal ekonomi (uang, akses), modal sosial (jaringan dan dukungan), modal budaya (pengetahuan, pendidikan), dan terutama modal simbolik — kehormatan, status, dan pengakuan. Dalam arena digital ini, membela Gubernur bisa menjadi cara untuk memperoleh modal simbolik. Dengan tampil sebagai “loyalis,” seseorang bisa mendapatkan pengakuan dari sesama pendukung, bahkan perhatian dari akun resmi atau influencer politik. Pembelaan menjadi praktik sosial untuk memperkuat posisi dalam hierarki simbolik dunia maya.
Bourdieu juga menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui dominasi simbolik, kemampuan kelompok berkuasa untuk menjadikan pandangan mereka sebagai “kebenaran umum.” Netizen pembela sering kali tanpa sadar mereproduksi dominasi simbolik itu: dengan menolak kritik, menyerang lawan, dan menegaskan bahwa gubernur adalah representasi moral tertinggi. Dengan kata lain, nalar pembelaan mereka adalah bentuk partisipasi dalam mempertahankan tatanan sosial yang sudah ada.
Michel Foucault: Wacana dan Kekuasaan yang Menyebar
Jika Bourdieu berbicara tentang struktur sosial dan habitus, Michel Foucault justru menyoroti bagaimana kekuasaan bekerja melalui wacana. Bagi Foucault, kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, tapi tersebar di seluruh jaringan sosial. Kekuasaan bukan hanya menindas, tapi juga menciptakan kebenaran melalui produksi wacana.
Dalam kasus Gubernur Sherly Tjoanda, netizen pembela terlibat aktif dalam membangun rezim kebenaran di ruang digital. Melalui unggahan, komentar, dan tagar, mereka memproduksi narasi tertentu: “Gubernur difitnah,” “beliau pemimpin yang tegas dan bersih,” atau “media hanya mencari sensasi.” Narasi-narasi ini berfungsi untuk mendisiplinkan opini publik. Siapa pun yang menentang wacana ini segera dicap “pembenci,” “tidak tahu terima kasih,” atau “anti-pemerintah.”
Foucault menyebut fenomena ini sebagai bentuk disciplinary power — kekuasaan yang tidak tampak seperti paksaan, tapi bekerja melalui normalisasi dan pengawasan. Di media sosial, kekuasaan itu bekerja melalui algoritma dan opini kolektif. Semakin banyak orang mengulang wacana tertentu, semakin besar kemungkinan wacana itu diterima sebagai “kebenaran.” Netizen pembela menjadi agen kekuasaan yang mereproduksi wacana tersebut, bahkan tanpa perintah langsung dari penguasa.
Dengan begitu, Foucault membantu kita memahami bahwa pembelaan netizen bukan sekadar emosi atau loyalitas pribadi. Ia adalah bagian dari mekanisme kekuasaan yang tersebar, kekuasaan yang bekerja melalui kata-kata, citra, dan logika digital yang membentuk persepsi kebenaran publik.
Jean Baudrillard: Citra, Simulakra dan Hiperrealitas Politik
Sementara itu, Jean Baudrillard memberi pandangan yang lebih radikal. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, kita hidup bukan lagi di dunia kenyataan, tetapi di dunia tanda dan citra — dunia simulakra, di mana representasi menggantikan realitas.
Dalam konteks politik digital, figur seperti Gubernur Sherly Tjoanda tidak lagi hadir sebagai sosok nyata dengan kebijakan dan tindakan konkret, melainkan sebagai citra — video kunjungan kerja, foto senyum di acara publik, potongan pidato inspiratif, atau bahkan meme.
Netizen pembela, dalam pandangan Baudrillard, tidak sedang membela “orang nyata,” melainkan simulakrum — representasi digital dari seorang pemimpin ideal. Yang dibela bukanlah realitas, melainkan citra yang telah dimediasi oleh media dan algoritma. Dalam hiperrealitas ini, batas antara fakta dan fiksi kabur. Kebenaran menjadi soal persepsi, bukan bukti.
Ketika seorang netizen menulis, “Beliau pemimpin yang hebat, lihat saja videonya,” kita sebenarnya menyaksikan logika hiperrealitas bekerja. Video, yang hanyalah potongan tanda, menggantikan pengalaman nyata tentang kepemimpinan. Dalam dunia seperti ini, pembelaan politik menjadi ritual simbolik — sebuah performa untuk meneguhkan eksistensi diri dalam ruang citra.
Nalar Pembela: Antara Loyalitas, Kekuasaan, dan Ilusi Digital
Jika ketiga teori tadi kita gabungkan, kita bisa membaca nalar netizen pembela sebagai perpaduan dari tiga lapisan:
Secara sosiologis (Bourdieu), mereka bergerak dalam arena digital untuk memperkuat identitas dan posisi simbolik.
Secara diskursif (Foucault), mereka menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan yang memproduksi dan menyebarkan “kebenaran.” Secara kultural (Baudrillard), mereka hidup dalam dunia citra yang membuat batas antara realitas dan representasi mengabur.
Dengan demikian, pembelaan terhadap Gubernur Sherly Tjoanda bukan semata soal loyalitas politik, tapi juga refleksi dari bagaimana manusia modern berhubungan dengan kekuasaan dan kebenaran di era media sosial. Dalam ruang digital yang penuh algoritma, “nalar” bukan lagi hasil refleksi rasional, melainkan hasil dari interaksi antara habitus sosial, wacana kekuasaan, dan citra hiperrealitas.
Dari Pembela ke Refleksi
Fenomena netizen pembela memberi cermin bagi masyarakat kita: bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui kebiasaan, wacana, dan citra. Dalam kacamata Bourdieu, pembelaan itu adalah reproduksi struktur sosial yang sudah mapan. Dalam pandangan Foucault, ia adalah bagian dari operasi kekuasaan yang tersebar. Sedangkan dalam dunia Baudrillard, ia hanyalah pantulan dari citra-citra politik yang menggantikan realitas.
Akhirnya, pertanyaannya bukan lagi mengapa mereka membela, melainkan: apakah kita semua juga, tanpa sadar, menjadi bagian dari permainan simbolik yang sama?
Di dunia yang dipenuhi tagar dan trending topic, mungkin kita semua sedang hidup dalam hiperrealitas, membela bayangan yang kita ciptakan sendiri, bukan kenyataan yang sesungguhnya. ***
