Bobong, Maluku Utara – Supraydno, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu, bersiap untuk membuka suara terkait penggunaan dana pinjaman daerah sebesar Rp 115 miliar. Pernyataan ini disampaikan setelah Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Daerah menyelidiki aliran dana yang bersumber dari Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Bobong pada tahun 2022.
Melalui kuasa hukum, Agus Salim R Tampilang, SH, Supraydno menegaskan bahwa dirinya berharap Tim Pansus dapat mendalami lebih lanjut mengenai kasus pinjaman tersebut. Ia menegaskan niatnya untuk mengungkap kebenaran secara transparan.
“Dana pinjaman sebesar Rp 115 miliar kabarnya digunakan untuk program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, namun informasi itu tidak benar,” ujar Agus mengutip pernyataan kliennya.
Dijelaskan, program kerja Dinas PUPR sebenarnya telah dirancang oleh Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 115 miliar, tetapi yang terealisasi hanya Rp 40 miliar. “Mirisnya, sisa dana yang dicairkan justru diduga dialokasikan untuk proyek fiktif milik kerabat dekat Aliong Mus (mantan Bupati) bernama Yopi Saraung. Saya akan membeberkan semuanya kepada tim pansus demi kejelasan kasus ini,” begitu kata Agu mengutip pernyataan Supraydno.
Sebagai kuasa hukum Supraydno, Agus Salim R Tampilang juga mengapresiasi langkah DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang telah membentuk Tim Pansus pada 9 September 2025. Ia berpendapat bahwa upaya DPRD dalam mengeksplorasi fakta-fakta di balik pinjaman daerah tersebut adalah langkah yang diperlukan untuk mengungkap aktor-aktor yang diduga terlibat dalam penyimpangan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!