Realisasi APBD Pemprov Malut dan Pemkab Halut Terendah di Indonesia

Haliyora.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan II 2025 di seluruh daerah. Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah, termasuk APBD, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025).

BACA JUGA  Ribuan Liter Cap Tikus dari Manado Masuk Ternate Kembali Diamankan

Mendagri mengatakan, belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli menguat. Daya beli tersebut berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

“Itu (konsumsi rumah tangga) memberikan kontribusi lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Itu yang pentingnya belanja pemerintah,” jelasnya.

Tak hanya itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai stimulus bagi tumbuhnya sektor swasta. Hal ini perlu diperhatikan lantaran keberadaan sektor swasta sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, dalam semua tingkatan, besar, sedang, kecil, sampai mikro,” jelasnya.

BACA JUGA  Penguasa yang Pengusaha

Ia mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi APBD-nya terbilang tinggi. Sebaliknya, ia juga memberikan atensi kepada Pemda yang realisasi APBD-nya masih rendah.

Selain itu, Mendagri memberikan catatan terkait realisasi APBD, yakni menekankan agar pendapatan lebih tinggi dibanding belanja.

“Jangan belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, (nanti) tekor,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah berdasarkan data Kemendagri yang diolah pada 6 Juli 2025. (Sumber : Puspen Kemendagri)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah