Dia menekankan bahwa isu-isu ini lebih mendesak dibandingkan membahas DOB yang statusnya masih belum jelas.
“Yang perlu diselesaikan oleh Gubernur saat ini adalah permasalahan utang pihak ketiga, DBH, dan infrastruktur yang belum selesai, baik di sektor kesehatan maupun pendidikan. Hal-hal tersebut sangat penting,” singgungnya.
Menurut Said Banyo, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara sedang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan daerah. Namun, pendapatan daerah yang kecil menjadi kendala, padahal potensi tambang tersedia di mana-mana.

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!