Empat Mega Proyek Warisan Mendiang Haji Bur Terbengkalai di Era Walikota Tauhid

3. Reklamasi Pantai Kayu Merah-Kalumata

Reklamasi pantai sepanjang Kayu Merah hingga Kalumata dibangun pada 2019–2021, dengan anggaran Rp 102 miliar dari APBD Kota Ternate. 

Proyek ini awalnya dirancang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi pesisir, namun kini hanya ditumbuhi semak dan dimanfaatkan warga untuk berkebun.

“Katanya untuk pengembangan kawasan. Nyatanya jadi kebun warga, tidak ada tindak lanjut,” ujar Amat, warga setempat, Sabtu, 30 Mei 2025.

Menyoroti hal ini, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, menyayangkan terbengkalainya proyek reklamasi yang seharusnya menjadi motor ekonomi. “Kalau pembangunan RSUD dibatalkan, lahannya harus segera dialihkan untuk sektor lain yang produktif. Jangan dibiarkan kosong,” tegas Rusdi, Senin, 2 Juni 2025.

4. Reklamasi Pantai Salero-Sangadji

Adapun proyek reklamasi pantai Salero-Sangadji dengan panjang yaitu 830 meter. Proyek ini menggunakan skema Multiyears dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang menelan anggaran Rp 29 miliar. Namun hingga kini, kawasan yang digadang menjadi zona ekonomi biru itu justru tampak seperti padang tandus, berbatu, ditumbuhi ilalang, dan tak berpenghuni.

“Sudah lima tahun tidak ada kejelasan. Tak ada papan informasi, tak ada aktivitas. Pemerintah seperti tidak hadir,” ujar Wan, warga sekitar, Sabtu, 31 Mei 2025.

DPRD Kota Ternate, lagi-lagi buka suara soal proyek reklamasi di kawasan ini. Ketua DPRD Rusdi A. IM pada Senin (2/6), mengingatkan bahwa proyek jalan pesisir yang dirancang dalam reklamasi ini harus diselesaikan karena sudah menyerap dana publik. “Ini aset daerah. Jangan ada proyek reklamasi baru sebelum yang lama benar-benar dimanfaatkan,” tandasnya.

Kini, perhatian publik tertuju pada empat proyek strategis peninggalan Haji Bur ini. Betapa tidak, di era pemerintahan Tauhid-Nasri, empat proyek tersebut terbengkalai dan tidak terurus sama sekali. Padahal sedianya anggaran yang digelontorkan untuk membiayai pembangunannya kurang lebih sebesar Rp 228 miliar. 

Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dan memastikan bahwa setiap proyek yang didanai dengan uang rakyat berfungsi dengan baik.

Kekhawatiran ini semakin mendalam ketika mengingat sejumlah proyek strategis yang ditinggalkan oleh mantan pemimpin daerah, Haji Bur. Di tengah pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Tauhid-Nasri, empat proyek bernilai total kurang lebih Rp 228 miliar tersebut nampak terbengkalai tanpa perhatian yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset-aset yang ada.

Publik kini berharap agar pihak berwenang segera bertindak untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. (Mg01/Tim)