Menurutnya, kerusakan kantor dan banyaknya jamur membuatnya kesulitan bernapas. Sejak saat itu, ia jarang berkantor dan lebih banyak menghabiskan kerja-kerja pemerintahan di Ternate, termasuk agenda-agenda keluar daerah.
Setelah itu tak ada lagi kabar. Bahkan beberapa kegiatan penting, mulai dari pelantikan pejabat, mediasi konflik masyarakat adat Maba Tengah dengan pihak perusahaan Sambiki Tambang Sentosa (PT STS) hingga mediasi dua Kabupaten (Halut dan Halbar) terkait dengan perusahaan Tri Usaha Baru (PT TUB) diwakili langsung oleh Wakil Gubernur Hi. Sarbin Sehe.
Keberadaan Gubernur Sherly di Sofifi barulah nampak setelah dirinya memimpin apel minggu berjalan pada Senin, 19 Mei 2025.
Apel bersama ASN itu sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional (HKN) di depan kantor Gubernur. Sebagai inspektur Upacara, Gubernur Sherly menegaskan perlunya kedisiplinan yang harus diemban oleh seluruh ASN. Kendati ia sendiri jarang berkantor di Sofifi, dan lebih banyak melakukan pertemuan di Kota Ternate menggunakan fasilitas yang bukan milik Pemda.
Di hari itu pula, Gubernur Sherly meluncurkan aplikasi Palm Vein (APV) sebagai salah satu absensi terbaru berbasis biometrik.
Gubernur Sherly Tjoanda kepada awak media menegaskan ASN haru memfungsikan rumah dinas di Sofifi, sehingga tak perlu bolak-balik ke tempat tinggalnya di luar Sofifi. Hal ini dilakukan agar kerja-kerja ASN bisa dioptimalkan dengan baik.
Bagi yang belum mempunyai rumah dinas di Sofifi, Gubernur Sherly akan mengupayakan secara bertahap. ASN kata Sherly, juga bisa ngantor di Sofifi seminggu tiga kali seminggu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara (Menpan RB). Walau begitu, ia mengakui saat ini Pemprov belum punya sistem untuk mengontrol hal itu.
Sherly mengatakan bahwa jika aplikasi APV terhubung secara online, maka dirinya berupaya dalam waktu dekat akan menambahkan sinyal sebagai penunjang kerja-kerja ASN agar tetap lancar.
Lantas bagaimana dengan aktivitas Gubernur di Sofifi? Apakah APV mampu mendisiplinkan ASN sementara gubernur sendiri jarang berkantor di Sofifi. Tak ada jaminan seorang pimpinan OPD ataupun Sekprov sebagai atasan langsung, mendisiplinkan ASN. Buktinya, dari pemerintahan sebelumnya hingga masa transisi, metode mendisiplinkan ASN ibarat barang lama yang dipoles kembali dengan sanksi yang sedemikian rupa, tetapi indisipliner ASN masih tak terbendung.
Publik bisa saja terkecoh ketika kantor pemerintahan di Sofifi padat merayap dengan kehadiran ASN apalagi seorang gubernur turut berkantor. Kondisi ini tentu sudah bukan hal baru, di masa sebelum Gubernur Sherly pun sudah demikian.
Lalu kapan Gubernur Sherly aktif berkantor di Sofifi? Apakah harus menunggu kediaman selesai direnovasi? Ataukah proyek swakelola Rp 4 miliar melibas habis jamur hitam yang melekat di tembok dan ruang kerja Gubernur? Publik menunggu kepastiannya. Sebab Sofifi masih jauh di persimpangan kota. Butuh tangan dingin seorang srikandi merubah stigma Sofifi Rumah Kontrak. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!