Sementara itu, Ketua Komisi II Lukman Esa menegaskan bahwa DPRD akan mengkaji dan memetakan seluruh tuntutan secara komprehensif. “Persoalan K3, sistem cuti, transportasi, hingga hak normatif lainnya bukan isu sepele. Kami akan pelajari secara detail dan jadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak perusahaan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi I Putra Sian Arimawa menambahkan bahwa DPRD siap memfasilitasi ruang mediasi yang adil dan terbuka. “Kami ingin Halteng menjadi model kawasan industri yang menghormati hak-hak buruh. Suasana harus tetap kondusif agar solusi bisa dicapai bersama,” ucapnya.
Usai audiensi di DPRD, masa aksi menyampaikan aspirasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Nereka kembali menegaskan tuntutan yang sama dan mendesak kehadiran negara melalui institusi teknis untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di lingkungan PT IWIP. (RJ/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!