Sekretaris Daerah, M. Umar Ali, turut menanggapi keluhan nelayan soal kapal nelayan luar (Pakura) asal Bitung yang masuk ke perairan Morotai. Pihaknya tengah membangun komunikasi dengan Pemerintah Bitung dan perusahaan terkait guna mengatur wilayah operasi kapal-kapal tersebut.
“Kami ingin pastikan kapal-kapal itu tidak melanggar batas wilayah. Kami juga akan usulkan ke Kementerian agar Morotai diberikan kapal pengawas, karena saat ini sulit mengejar mereka hanya dengan perahu 15 PK,” kata Umar.
Umar menambahkan, jumlah nelayan di Morotai yang terdata di Pemda sebanyak 3.000 orang, namun yang aktif melaut hanya 600 orang. Olehnya itu, pemda akan menertibkan seluruh suplier agar penyaluran BBM jenis pertalite khusus nelayan tepat sasaran.
Di tahun-tahun sebelumnya Pemda Morotai sudah membantu untuk pengantaran BBM sampai ke titik-titik suplier hingga ke desa-desa tertentu. Namun, sekarang para suplir itu mengambil langsung ke SPBNT di Daeo dengan jatah sesuai dengan yang dialokasikan oleh DKP. Tetapi, nelayan masih merasa penyaluran BBM pertalite tidak merata. “Nah itu yang harus kita tertibkan kembali supaya tidak ada komplain lagi oleh nelayan,” tuturnya.
Untuk itu, ia meminta setelah dari pertemuan tersebut, DKP membuat siklus baru untuk memperbaiki alur distribusi BBM pertalite. “DKP nanti rapat lagi dengan nelayan tuna dan nelayan bukan tuna untuk menyelesaikan masalah ini sehingga kita tertibkan penyalurannya agar kuotanya tidak berkurang terus,” imbuhnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!