Alur distribusi BBM diatur kembali, karena menurutnya, ada juga masyarakat yang bukan nelayan dan nelayan yang tidak melaut, justru menerima BBM. Karena itu, akan dihitung nelayan yang mendapat distribusi BBM.
“Memang kemarin Pemda sempat biayai, tapi lagi-lagi dari pusat sampai daerah mengalami efisiensi anggaran makanya kami tidak biayai lagi. Tapi paling tidak DKP dan Perindagkop lihat kembali alurnya supaya kenaikan BBM pertalite tidak terlalu tinggi,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa BBM tersedia di SPBNT Daeo Majiko dan SPBNT Desa Kanari. BBM di SPBNT Majiko terdiri dari pertalite sebanyak 90-100 ton dan solar 10 ton. Sedangkan minyak tanah hanya diperuntukkan untuk rumah tangga.
Namun, SPBNT Desa Kanari tidak beraktivitas lagi karena pihak ketiga terkendala modal. Olehnya itu, bupati Rusli menegaskan, Pemda akan mengambil alih SPBNT di Desa Kanari, sehingga penyaluran BBM tetap lancar. “Nanti tanya ke pemiliknya, dia mau berapa supaya Pemda yang beli itu agar pemda yang ambil alih,” singkatnya.
Juga ditegaskan bahwa Pemda Morotai akan terus membenahi sektor kelautan dan perikanan, serta menjamin keadilan bagi nelayan lokal sebagai bagian dari prioritas pelayanan publik. (RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!