“Jadi harus diingat masa depan Sofifi itu ada di Halmahera, bukan lagi di Ternate, Tidore. Makian itu masa lalu Maluku Utara, jangan lagi membangun masa depan di situ, sudah tidak bisa, karena itu APBD diletakkan di Halmahera sebagai motor utama, kalau kita paksakan membangun ringroad di Moti-Hiri-Batang Dua dengan APBD puluhan miliar atas nama keadilan, kegiatan ekonomi apa yang bisa jalan di sana?, secara tidak langsung kita mematikan sektor ekonomi,” kata Mohtar.
“Tidak menjadi masalah dengan APBD yang hanya Rp 3 triliun itu, yang menjadi masalah adalah APBD Rp 3 triliun itu markup dari standar harga yang mahal, kalau buat jalan dengan angka Rp 3 miliar itu sudah markup,” sambungnya.
Hentikan Perjalanan Dinas
Untuk memanfaatkan APBD Provinsi Rp 3 triliun lebih ini, Mohtar Adam memandang pemerintah perlu melakukan langkah penghematan anggaran dengan tidak lagi mengalokasikan anggaran perjalanan dinas keluar daerah. Dengan demikian APBD sebesar itu hanya bergerak dan berputar di Maluku Utara saja.
“Buat apa APBD Rp 3 triliun tapi uangnya keluar atau belanja di luar Malut Rp 2 triliun, itu sama saja, jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang baru di daerah adalah menghentikan perjalanan dinas ASN keluar daerah, perbanyak perjalanan dalam daerah, datang di pulau-pulau kecil seperti Ternate, Bacan, nginap di Hotel agar daerah dapat pajaknya,” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!