“Sehingga diprediksi pendapatan Maluku Utara di tahun 2025 bisa bergerak di angka Rp 50 triliun, ini akan menggerakkan perekonomian Maluku Utara.
Pertanyaannya adalah apakah seorang gubernur bisa mendistribusikan Rp 50 triliun itu ke seluruh masyarakat yang jumlahnya 1,3 juta jiwa ini ?
Merubah Pola Pikir
Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini harus merubah pola pikir dengan tidak hanya menumpukkan pada sektor industri nikel saja, tetapi lebih pada pendistribusiannya. Jika industri membutuhkan perekonomian dari segi pertanian berapa jumlah petani yang bisa menopang dari sektor industri. Begitu juga berapa kemampuan pemerintah daerah mendorong petani agar memproduksi barang.
“Karena dari Rp 26 ribu triliun konsumsi di Malut itu 85 persen diambil dari luar daerah, mulai dari rica, tomat, terong, bawang dan sayuran, sehingga pemerintah harus berfikir soal itu, berapa petani rica tomat bagaimana rantai pasokannya, sehingga ekonomi bisa inklusif bisa menyentuh sampai ke masyarakat,” kata ekonom Mohtar Adam.
Dia lantas mencontohkan harga ikan di Maluku Utara yang mahal, sementara provinsi ini merupakan lumbung ikan. Begitu juga masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Olehnya itu, pemerintah provinsi harus merekonstruksi ulang cara berpikir.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!