“Jangan segala sesuatu harus dibangun gedung, jalan, tidak seperti itu, pembangunan itu buat manusia, bukan keindahan wilayah, buat apa gedung bagus jalan bagus tapi rakyat miskin. Jadi problem Maluku Utara adalah warga yang tersebar di 44 pulau di situ sumber kemiskinan, jangan melihat Maluku Utara dari Kota Ternate, Tidore. Potret Maluku Utara itu harus dilihat dari Batang Dua, Lelei, dari Taliabu, Morotai, Sanana, sehingga cara berpikir tidak sesempit hanya melihat Malut dari Gamalama, cara pandang seperti itu sangat berbahaya,” singgungnya.
Dirinya bahkan menyentil problem yang terjadi selama ini, di mana dari pemerintahan gubernur yang satu ke yang lain hanya menumpukkan pembangunan di gugusan pulau yang ada penghuninya, mensejahterakan warga harus ada DOB, memanfaatkan APBN hanya untuk infrastruktur fisik saja, serta kepentingan meraup untung pribadi saja.
“Ketika DOB terbentuk, mereka berpikir bagaimana harus saya jadi kepala dinas. Yang harus dipikirkan adalah nasib warga di pulau-pulau kecil, uang susah, harga barang mahal, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan mencari solusinya. Banyak sekali pemerintah buat sesuatu yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, padahal tanah di Halmahera saat ini cukup luas tapi kita masih impor rica dan tomat dari luar, ini kan aneh,” sentilnya.
Perlunya Pemerataan
Agar ada pemerataan kesejahteraan warga, Ekonom Mohtar Adam memandang kedepannya pemerintah perlu memikirkan mengeksodus warga dari pulau-pulau yang tidak produktif ke daerah produktif seperti pulau Halmahera, Ternate, Tidore, Morotai, Bacan, Taliabu, Sanana dan Obi, termasuk Gebe.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!