Kata dia, begitu juga tujuan dari rencana yang sudah menjadi program nasional ini harus dipahami secara jelas sehingga prediksi manfaat kedepan bisa terasa di masyarakat.
“Tentunya bukan hanya sekedar memberikan makan gratis ke siswa di sekolah, namun apa manfaatnya dari program makan gratis itu, selanjutnya masyarakat mana yang seharusnya menjadi sasaran dari program makan gratis, sehingga bisa diprediksi dampaknya dari kebijakan tersebut,” singgungnya.
Lebih jauh Muamil mengatakan, di satu sisi Pemprov tak hanya sekedar menjalankan program nasional, tetapi perlu menjelaskan secara detail sasaran dari program itu. “Kemudian makanan yang diberikan dengan standar nilai Rp 20 ribu, tentunya perlu diperjelas makanannya seperti apa,” sambungnya.
Dosen Fakultas Ekonomi ini menyatakan, setiap kebijakan tentunya didasarkan pada problem yang ada di masyarakat. Dengan begitu, output dan income-nya bisa diprediksi secara tepat.
“Program nasional makan gratis harusnya Pj Gubernur berikan tanggung jawab ke OPD terkait, sehingga kebijakan pemotongan uang mami di sekretariat daerah apakah tidak mengganggu kinerja dan pelayanan, makanya harus prioritaskan sebuah kebijakan yang tidak mengganggu APBD daerah,” tandas Muamil. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!