Hal tersebut sejalan dengan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Secara spesifik, Forum konsultasi publik dan stakeholder yang dilaksanakan KPPN Ternate Hari ini untuk mendengarkan masukan dari publik, masyarakat, mitra kerja serta pemangku kepentingan lain guna pelaksanaan tugas,” kata Abubakar.
Abubakar menjelaskan, Maluku Utara sebagaimana yang diketahui merupakan daerah yang berkontribusi dana transfer pusat pada struktur APBD yang sangat signifikan diperuntukan untuk mendorong pengelolaan anggaran yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan pencapaian target pada kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD.
“Semoga dengan adanya forum konsultasi publik ini agar memperoleh masukan dan mampu mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depan”. Ungkap Sekda.
Selain itu kata Sekprov, meskipun Pemerintah Provinsi saat ini masih digeluti dengan permasalahan keuangan akibat utang yang belum terselesaikan, dirinya berkomitmen menjalankan arahan gubernur agar terus berupaya menata perbaikan-perbaikan pengelolaan keuangan di masa yang akan datang.
Sekprov juga mengucapkan rasa terima kasih kepada kepala BPKAD bersama tim yang telah melakukan kerja keras sehingga Pemerintah Provinsi Malut meraih penghargaan pengelolaan TKD terbaik peringkat III dari KPPN Ternate.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Malut, Tunas Agung Jiwa Brata, dalam penyampaiannya mengatakan, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah ini dinilai telah berhasil menunjukan kinerja terbaik dalam pengelolaan TKD (DAU, DBH, DAK, Insentif Fiskal, dan Dana Desa) serta kepada satuan kerja yang telah berhasil menunjukan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan digitalisasi pembayaran.
“Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih kami atas upaya pemerintah daerah dan satuan kerja dalam mengakselerasi pengelolaan anggaran dan digitalisasi pembayaran dengan harapan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan khususnya bagi tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara,” ucapnya.
Dirinya menambahkan, kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja lingkup KPPN Ternate selama Semester I 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Semester I 2023, hal ini tercermin dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA Semester I 2023 96,27 IKPA Semester I 2024 yaitu 97,43.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!