“Sementara Rp 1,5 triliun itu di antaranya bayar gaji ASN 5 bulan kedepan sebesar Rp 200 miliar lebih, honor daerah itu Rp 8 miliar lebih, bayar TPP 5 bulan Rp 90 miliar lebih, bayar jasa pegawai Rp 35 miliar, sedangkan untuk operasional kepala daerah dan seluruhnya itu sebesar Rp 250 miliar yang tersebar di seluruh OPD,” sebutnya.
Selain itu, ada juga insentif sekitar Rp 15 miliar, pembayaran BPJS Rp 5 miliar, pembayaran pokok utang ke SMI sekitar Rp 40 miliar, belanja operasional RSUD Sofifi Rp 18 miliar lebih, kemudian utang belanja modal barang dan jasa di luar multiyears totalnya sebesar Rp 380 miliar.
“Saya berharap pihak kontraktor jangan cemas, karena utang ini sudah ada anggarannya Rp 380 miliar, dan ada utang yang belum diakui sebesar Rp 400 miliar lebih yang nantinya diakomodir pada APBD-Perubahan 2024, sehingga total yang harus dibayarkan pada sisa waktu ini sebesar Rp 1.912.330.824.721, sementara total penerimaan sampai Desember itu baru sebesar Rp 1,4 triliun sehingga kita mengalami defisit sebesar Rp 414.816.117.771.2 yang akan kita anggarkan pada APBD tahun 2025,” kata Ko Is, sapaan akrabnya.
Politisi Nasdem itu mengakui, berdasarkan hasil rapat bersama dengan TAPD, telah disepakati bahwa utang pihak ketiga menjadi prioritas Pemprov.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!