Salah satu kades mengungkapkan, pungutan Rp 1 juta per desa ini sangat membebani mereka apalagi karena sudah pasti berdampak pada realisasi gaji aparat desa.
“Kami serba salah, tidak kasih salah, kasi juga salah. Tidak kasih pasti kami dipersulit dalam proses pencairan sementara kasih kami juga yang tanggung akibatnya, jadi memang serba salah,” keluhnya.
Para kades ini mengaku tak tahan lagi dengan kebijakan DPMD yang dirasakan membebani pemerintahan desa. Mereka berharap apa yang dikeluhkan ini menjadi perhatian semua pihak.
Salah satu kades menambahkan, bukan saja itu, pada kegiatan HKG tahun 2023 lalu pemerintah desa dibebankan Rp 60 juta untuk mengurus para peserta yang mengikuti kegiatan ini. “Padahal kita tahu kalau kegiatan HKG itu adalah hajatan pemerintah daerah bukan hajatan desa, tapi kami yang dibebankan, akhirnya kami harus siapkan anggaran Rp 60 juta lagi untuk biayai semua peserta dan kebijakan ini dibebankan ke semua desa,” bebernya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!