Sofifi, Maluku Utara- Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea, mendesak kepada Pemerintah Daerah Provinsi agar segera membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) 10 Kabupaten/Kota yang selama ini selalu diabaikan.
“Seharusnya tugas memungut pajak itu ada di dinas Bapenda, dan tugas untuk membayar adalah dinas BPKAD, tapi kalau kita melihat selama ini memang tidak di bayarkan,” kata Marius baru-baru ini.
Menurut dia, masalahnya tidak ada pada uang atau cash flow sehingga beberapa waktu lalu BPK sudah berdiskusi dengan Pj Gubernur, dan Pemprov menyanggupi telah menyiapkan anggarannya sekitar Rp 400 miliar.
“Kita dorong agar segera dibayarkan karena efeknya ada di kabupaten/kota, mereka sudah masukan di belanja tapi uangnya tidak ada makanya konsekuensinya ada di daerah, ” Jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya, kepada media ini beberapa waktu lalu mengakui menyiapkan anggaran sebesar Rp 57 miliar per bulan untuk membayar DBH 10 kabupaten/kota, masing masing sebesar Rp 6 miliar. Untuk 10 kabupaten/Kota yang baru dicairkan yaitu Kota Ternate yakni sebesar Rp 7 miliar. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!