DPRD Morotai Kembali Soroti Polemik Pelantikan Kades : Jangan Main Perang di Tahun Politik

Jadi saya mau ingatkan ke Pemkab jangan memainkan perang di tahun-tahun politik seperti ini, dan juga jangan menggiring Forkopimda masuk dalam ruang yang memang tidak seyogyanya

Mahmud Kiat (Sekretaris Komisi I DPRD Pulau Morotai)

Daruba, Maluku Utara- Belum dilantiknya tujuh (7) kepala desa pasca memenangi gugatan di PTUN Ambon dan Mahkamah Agung hingga aksi pemalangan kantor desa menuai sorotan Komisi I DPRD Pulau Morotai.

Sekretaris Komisi I DPRD Pulau Morotai, Mahmud Kiat menilai ada skenario besar yang sengaja dimainkan oleh Pemkab Morotai. Yang mana Pemda melalui Kabag hukumnya telah menyampaikan ke DPRD, bahwa dari hasil konsultasi ke Mendagri tidak ada yang namanya putusan yang berkaitan dengan pelantikan. Di sisi lain, Pj Bupati M. Umar Ali telah menyampaikan hal itu di hadapan ketujuh cakades.

“Saya melihat Pemkab dalam melaksanakan peraturan pemerintahan ini semakin ngawur. Lalu membuat polemik semakin berkepanjangan, karena di kubu sebelah, akan dilakukan pelantikan, sementara di kubu lain tidak ada pelantikan. Tapi tiba-tiba muncul ide gagasan akan dilakukan rapat Forkopimda. Toh kenapa forkopimda masuk dalam ruang itu, padahal ruang itu bukan ruang Forkopimda sebenarnya,” katanya, Selasa (24/10/2023).

Mahmud lantas menganalogikan Pemkab Morotai ibarat membuat cerita perang di atas panggung. “Jadi saya mau ingatkan ke Pemkab jangan memainkan perang di tahun-tahun politik seperti ini, dan juga jangan menggiring Forkopimda masuk dalam ruang yang memang tidak seyogyanya Forkopimda masuk di sana,” singgungnya.