Ternate, Maluku Utara- Sebanyak 78 Lurah di Kota Ternate berinisiatif akan berangkat ke Provinsi Bali mengikuti kegiatan Studi Banding (Stuban) mengenai cara penanganan sampah di kota itu.
Ironisnya, hanya untuk belajar menangani persoalan sampah di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, biaya perjalanannya pun harus menguras 13 persen dari total dana partisipasi kelurahan sebesar Rp 100 juta di masing-masing kelurahan.
Dari data yang dihimpun menyebutkan, jika 13 persen dari total anggaran partisipasi kelurahan dipergunakan untuk membiayai ongkos Stuban para lurah, maka paling tidak masing-masing lurah harus mengantongi biaya sebesar Rp 13 juta. Praktisnya, total biaya yang digelontorkan untuk membiayai Stuban ke 78 lurah di Ternate itu sedikitnya menelan Rp 1,014 miliar dari dana partisipasi kelurahan itu.
Stuban puluhan lurah se-Kota Ternate inipun mengundang reaksi beragam dari sejumlah pihak. Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian, saat diwawancarai menyebut kegiatan Stuban para lurah itu sah-sah saja, apalagi hal itu berkaitan dengan cara penanganan sampah.
“Ini juga bagus, karena dapat mengembangkan program Walikota terkait dengan penanganan sampah di Kota Ternate. Rencana keberangkatan ke Bali ini kan bukan secara tiba-tiba tetapi sudah direncanakan dan diprogramkan oleh Kabag Pemerintahan,” katanya, Rabu (02/11/2022).
Mochtar bilang, dirinya bahkan sangat mendukung Stuban yang dilakukan lurah sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan. Sebab, kata dia, lurah-lurah di Kota Ternate ini harus punyai motivasi, salah satunya harus melakukan Stuban keluar daerah.
“Jadi anggaran yang kurang lebih Rp 100 juta itu kan diambil hanya sekitar 13 persen saja untuk Stuban ke Bali, saya kira sisanya itu bisa digunakan untuk keperluan di kelurahan setempat. Jadi bagi saya itu tidak masalah,” ungkapnya.
Politisi PKB itu menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan terutama terkait penanganan sampah maka para lurah harus banyak melakukan Stuban keluar daerah.
“Kan baru kali ini para lurah melakukan Stuban. Kapan lagi mereka akan melakukan Stuban kalau bukan sekarang, karena itu dapat menambah pengetahuan buat mereka. Jadi bagi saya itu positif sekali,” tandasnya.
Berbeda dengan Ketua Komisi I DPRD Ternate, Mochtar Bian, rencana keberangkatan 78 Lurah di ke Bali justru mendapat tanggapan miring dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Aziz Hasyim.
Dosen Fakultas Ekonomi di Unkhair Ternate itu menilai, keberangkatan para lurah tersebut patut diapresiasi. Namun model mengasah kemampuan para lurah ini harus dipikirkan kembali dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
Dikatakan, apabila Bimtek ini merupakan sesuatu yang urgen, maka sah-sah saja. Namun, jika sebaliknya, maka bisa disebut menghambur-hamburkan uang atau sekedar plesiran yang berkedok Bimtek.
“Mesti dilihat adalah urgensi keberangkatan para lurah, karena akan dilihat apa dampaknya setelah mereka kembali untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di level kelurahan, tapi kalau hanya sekedar hadir dan mendengarkan arahan di Bali, maka sebaiknya ada opsi lain yang digunakan misalnya, mengundang para pemateri untuk datang ke Ternate,” ucapnya.
Menurut Aziz, menghadirkan pemateri di Ternate jauh lebih mengirit anggaran yang ditaksir hingga mencapai Rp 1,014 miliar.
“Akan lebih elok kalau anggaran kurang lebih Rp 1,014 miliar itu diundang dua atau tiga narasumber untuk didatangkan ke Ternate, artinya, kalau ini yang dilakukan, maka nilainya hanya sekitar Rp 200 sampai Rp 250 juta, sehingga sisa anggaran yang rencananya patungan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya di kelurahan masing-masing, sebab kebutuhan daerah ini kan masih sangat banyak,” katanya
Aziz menyarankan, ada baiknya otoritas pemerintah lebih memperhatikan kondisi keterbatasan fiskal daerah yang belakangan ini memprihatinkan sehingga kebijakan apa yang diambil itu bisa terukur dengan baik. Dengan begitu maka secara otomatis alokasi belanja bisa dipertimbangkan apakah kegiatan Stuban ini penting atau tidak.
Selain itu, Aziz juga mempertanyakan indikator apa saja yang menjadi ukuran para lurah ini mengikuti Bimtek ke Bali. “Apa yang perlu di upgrade dari Lurah-lurah ini? karena kalau berkaitan dengan kebijakan, maka tidak memiliki relevansi yang kokoh,” ungkapnya.
Ia berharap, jika rencana Bimtek itu dilakukan, maka pantasnya para Lurah bisa mengimplementasikan hasil Bimtek di kelurahan masing-masing, apalagi mengenai pengolahan sampah.
“Jadi kembalinya mereka bisa menggagas ide yang dipelajari sewaktu di Bali, misalnya bisa membuat bank sampah yang kemudian itu bisa dikelola dan menghasilkan pendapatan untuk PAD Kota Ternate,” tandasnya. (Wan/Arul-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!