Halsel, Maluku Utara- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyiapkan sejumlah langkah dan kebijakan strategis guna mengawasi stok pangan serta harga barang untuk penanganan dan pengendalian inflasi daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Halsel, Ir. Saiful Turuy saat diwawancarai Haliyora menyampaikan, angka inflasi nasional saat ini meningkat naik sebesar 5,5 persen dari sebelumnya yaitu 3,0 persen. Lonjakan ini menurutnya begitu besar yang terjadi di Indonesia dan tentu berdampak juga kepada seluruh daerah.
Untuk mengatasi hal ini, maka Pemkab Halsel bersama pihak terkait seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Bulog, Kepala Badan Pangan Nasional, kepala BPS, TNI/Polri, Senin 24 Oktober kemarin mengadakan meeting zoom membahas terkait kondisi inflasi nasional yang saat ini sudah mengarah secara global dan cukup memprihatinkan ini.
“Bayangkan saja sebelumnya tercatat angka inflasi Indonesia secara nasional hanya 3.0 persen sekarang naiknya 5,5 persen angka ini sangat berdampak diseluruh daerah dan juga wilayah Halsel. Sehingga Bupati Halsel merumuskan langkah strategis menekan dan melakukan intervensi inflasi dengan mengikuti arahan Presiden,” jelas Saiful.
Kendati demikian, lanjut Saiful, inflasi di Kabupaten Halmahera Selatan masih tergolong aman karena jika dihitung per bulan Juni, tingkat inflasi masih diangka 0,36 persen, sementara pada bulan Agustus diangka 0,8 persen, dan saat ini presentasenya di angka 0,10 persen. Angka ini menurutnya masih stabil jika dibandingkan dengan Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat yang angka inflasinya 8,0 persen dan Kota Sorong di Papua Barat yaitu 8,0 persen, jauh diatas angka inflasi nasional.
“Alhamdulillah angka inflasi di Halsel masih dapat diintervensi dan diatasi harga barang dan daya jual beli masyarakat masih stabil,” akunya.
Guna memonitoring 20 harga komoditi pilihan dan 11 komoditi strategis, Pemkab Halsel kata Saiful, akan menerapkan sistem satu data. Untuk itu diminta kepada seluruh pimpinan OPD agar dapat menisinergikan harga stok produkai sebagai indikator pengendalian inflasi.
“Pak Bupati minta semua pimpinan OPD dan stakeholder terkait melakukan pengawasan dan mengontrol harga komoditas pangan untuk mengantisipasi harga maupun stok dalam rangka mengantisipasi inflasi. Bupati juga bepesan dan berharap semua OPD merancang program secara berkala terarah bersama TPAD agar semua kegiatan dan program berjalan searah,” tukasnya.
Sementara itu, seluruh OPD diminta bersinergi dengan Bulog maupun TNI/Polri guna melakukan operasi pasar dengan melibatkan agen penyalur pangan disetiap wilayah
yang terdampak keterbatasan stok maupun mengalami lonjakan harga.
Sekretaris Kabupaten Halmahera Selatan itu menambahkan, salah satu upaya mengendalikan inflasi daerah, pemerintah juga akan mengkaji ulang kebutuhan pokok khusus harga minyak goreng jenis curah, karena harga minyak goreng curah saat ini terbilang melampau tinggi.
“Bayangkan harga HET nasional per kilogram harusnya Rp 14.000, dipasarkan enceran Rp 18.000 sampai Rp 20.000, ini perlu diatasi dan dikembalikan harga HET harus per kilogram Rp 14.000 atau Rp 15.000,” lanjutnya.
Saiful menyebutkan, pemantauan harga pangan ini juga diarahkan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat mengunakan aplikasi SP2KP, dimana sistem pengendalian kebutuhan pangan akan di sinergikan dalam aplikasi Smart City Halsel sehinga ketersediaan pangan dan bahan pokok dapat terpantau.
“Pemkab Halsel juga akan melakukan analisa diagnosa prognosa neraca bahan pangan daerah stok pangan dan barang di Halsel mulai Oktober hingga akhir Desember 2022 dalam rangka mengetahui seluruh stok tersedia dan cukup memenuhi semua kebutuhan masyarakat disetiap wilayah kecamatan dan desa. Tujuannya, pemetaan dan pemantauan stok disetiap Kecamatan sampai desa apabila mengalami defisit segera di bek up wilayah surplus dengan bantuan pasokan stok impor dari luar untuk mencukupi kebutuhan harian masyarakat,” terangnya.
Menurur Saiful, isu inflasi ini menjadi isu strategis dan prioritas, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten agar segera melakukan intervensi pengendalian seperti penanganan Covid-19 tahun sebelumnya, sehingga semua OPD diharapkan pro aktif.
Ia menegaskan, Pemda Halsel akan bekerja sama dengan TNI/Polri sebagai Satgas Pangan untuk melakukan preventif dan represif bagi pihak yang sengaja menimbun stok pangan dan barang. Apabila ditemukan langsung ditindak tegas dan diberikan sanksi.
“Kepada agen penyalur diminta perbanyak stok pangan di gudang agar menjaga stabilitas harga dan inflasi. Setiap OPD juga diminta pak Bupati agar fokus memberikan perhatian terhadap penanganan inflasi baik di Ibukota Halsel dan pedesaan,” tandasnya. (Asbar-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!