Ternate, Maluku Utara- Lambannya penyelesaian status lapak liar di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, terus mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate.
Hingga saat ini, DPRD masih mempertanyakan status lapak yang dibangun di atas lahan Pemerintah Kota Ternate itu.
Upaya DPRD untuk menuntaskan persoalan itu sudah dilakukan bahkan dengan menghadirkan Wali Kota, M. Tauhid Soleman di saat rapat bersama yakni pada tanggal 16 September lalu. Hasilnya, sampai saat ini janji Wali Kota Ternate untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak ditindaklanjuti.
“Yang jelas secara kelembagaan DPRD sudah memperingatkan namun eksennya ada di eksekutif. Kalau sampai hari ini belum ada tindaklanjut mungkin soal waktu,” kata anggota Komisi II DPRD Ternate, Jamian Kolengsusu, Selasa (26/10/2022).
Menurut Jamian, jika keruwetan persoalan ini tak mampu diselesaikan, paling tidak status puluhan lapak yang berdiri di atas lahan Pemkot Ternate itu mesti dilegalkan. Dengan kata lain, Pemkot Ternate sudah harus memikirkan bagaimana menjalin kerja sama dengan pihak pengelola lapak-lapak tersebut, namun sesuai dengan ketentuan sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah.
Barang tentu hal ini, kata Jamian, juga bertujuan untuk menambah pendapatan daerah yang dikeruk dari objek tersebut. Jika Pemkot membiarkan masalah ini terkatung-katung maka sudah tentu pendapatan yang dikelola dari objek di atas lahan itu bukan masuk ke kas daerah melainkan masuk ke kantong oknum pemilik lapak di atas lahan pemerintah itu.
“Kita hanya butuh regulasinya yang jelas. Kalaupun harus dikerjasamakan maka secepatnya agar dilakukan sesuai dengan aturan, karena sudah sebulan lebih setelah Walikota berjanji tetapi belum ada eksen,” tandasnya. (Wan-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!