Ternate, Maluku Utara- Sejumlah sekolah SMP di Kota Ternate diduga melakukan pungli terhadap siswa siswi dengan cara melakukan penggalangan dana seragam sekolah.
Itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Tenate Nurlela Syarif kepada wartawan usai melakukan rapat bersama dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Rabu (27/07/2022).
Nurlela menyebutkan, salah satu sekolah yang diketahui melakukan pungutan liar (pungli) terahadap siswanya adalah SMPN 7 Kota Ternate.
“Tapi tidak menutup kemungkinan atau rata-rata semua sekolah di Ternate ini melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Padahal, kata Nurlela, sesuai aturan, penggalangan dana itu adalah kewenangan Wali Kota, sehingga kalau kepala sekolah atau panitia lainnya melakukan pungutan maka itu sudah melampaui kewenangannya.
“Untuk itu saya tegaskan bahwa pihak sekolah tidak punya kewenangan sama sekali dalam mengakomodir, bekerja sama dan memfasilitasi orang tua siswa dalam pembelian seragam sekolah dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Politisi NasDem itu menambahkan, setelah pertemuan dengan Ombudsman tersebut, Komisi III bakal menyampaikan kepada Pimpinan DPRD agar meminta walikota segera mengeluarkan Perwali untuk menyeragamkan pakaian seragam non nasional.
“Kalau seragam nasional itu tidak ada toleransi, tapi yang non nasional ini adalah seragam daerah. Misalkan, seragam batik, olahraga, rompi dan lain-lain,” ungkapnya.Jadi bisa diatur oleh daerah sendiri,” terangnya.
Terkait dengan pungli di sekolah, Nurlaela berharap para orang tua murid dapat segera melaporkan kepada DPRD jika mengetahui adanya praktik pungli di sekolah tempat anaknya belajar.
“Kita berniat ingin melindungi para guru-guru yang ada, agar tidak melakukan hal-hal yang betentangan dengan aturan,” imbuhnya. (Wan-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!