Lahan Tuntas Dibayar, Pembangunan Kantor DPD Gerindra Malut di Sofifi Mulai Action

Ternate, Maluku Utara- Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya membayar lunas tanah seluas 6.114 meter2 untuk pembangunan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang terletak di Kelurahan Guraping, Kota Tidore Kepulauan.

Pembayaran uang tunai sebesar Rp 1,8 miliar tersebut diserahkan langsung oleh pengurus DPD Gerindra Malut kepada ahli waris di Sekretariat DPD Gerindra di Ternate. Turut hadir dalam serah terima pembayaran tanah itu antara lain, pengurus DPD Partai Gerindra Malut, dan pihak keluarga serta ahli waris.

“Tadi sudah disaksikan proses penyerahan pembayaran jual beli terhadap lahan DPD Gerindra Malut, yang kemarin sudah dilakukan peletakkan batu pertama kantor Gerindra di Sofifi,” kata Juru Bicara DPD Partai Gerindra Malut, Sukardi Ikhi Husen, Kamis (07/07/22).

BACA JUGA  DPRD Provinsi Sambut Baik Tuntutan DOB Sofifi

Di tempat yang sama, Koordinator Panitia Pembangunan Kantor DPD Gerindra Malut, Hi. Arsad Sanaky menjelaskan, ganti rugi lahan yang sempat menjadi polemik pekan lalu itu bukan disengajai oleh pengurus Gerindra Malut. Partai Gerindra, kata Arsad, tak mempunyai niat sedikitpun mengulur-ngulur waktu membayar tanah tersebut.

“Alhamdulillah di internal keluarga ahli waris sudah tidak ada masalah sehingga hari ini kami membayar uang tanah tersebut di kantor DPD Wilayah Maluku Utara. Dan itulah penyerahan berjalan dengan baik dan seluruh ahli waris lahan tersebut hadir pada hari ini,” ujar Arsyad.

Ia menyebut, apa yang dipolemikan media baru-baru ini mengenai kesimpang siuran tanah tersebut bermasalah, padahal tidak demikian.

BACA JUGA  Tak Terima Digituin, Seorang Mahasiswi di Ternate Polisikan Temannya

“Padahal ini sebenarnya tidak menjadi masalah, karena sudah ada perjanjian antara pihak DPD Gerindra dan pihak ahli waris lahan tersebut untuk menyelesaikan secepat mungkin,” jelasnya.

Arsad menambahkan, tak aral melintang pembangunan kantor DPD Gerindra akan secepatnya kembali dilanjutkan setelah peletakan batu pertama beberapa waktu lalu itu.

“Sebelumnya lahan itu harganya dijual Rp 2 miliar, tapi ada tawaran sehingga menjadi Rp 1,8 miliar itu. Sebenarnya sudah di lakukan pembayaran sebelumnya, cuma pihak ahli waris ini tidak mau di cicil maunya cash. Alhamdulillah sekarang sudah di bayar, tidak ada lagi masalah lagi, dan pembangunan kantor akan dilanjutkan lagi,” tutup Asyad. (Arul-2)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah