Gerak Lambat, Walikota Ternate ‘Injak’ OPD

- Editor

Senin, 23 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, rapat evaluasi program kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Walikota Ternate M. Tauhid Soleman, rapat evaluasi program kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Ternate, Maluku Utara- Walikota Ternate M. Tauhid Soleman menilai program kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate berjalan tidak maksimal.

Hal itu disampaikan Tauhid ketika dikonfirmasi usai rapat evaluasi dengan OPD di Kantor Wali Kota Ternate, Senin (23/05/2022).

Tauhid mengatakan dirinya belum merasa puas dengan kinerja seluruh OPD, sebab program kegiatan tahun 2022 belum jalan. “Jadi saya minta harus dipercepat, karena saya nilai sangat lambat,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut mantan Sekkot Ternate itu bahwa OPD sangat lemah dalam koordinasi. Padahal saling koordinasi ini hal yang paling pokok. “Kelemahan mereka itu ada di koordinasi kegiatan, sehingga sangat lambat. Makanya dalam rapat tadi bukan ditekan lagi tapi diinjang (injak),” ungkap Tauhid serius namun bernada humor.

BACA JUGA  Kades Foli Haltim Ditetapkan Tersangka

Sementara, Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly yang diwawancarai terpisah menyebutkan sebanyak tujuh OPD yang belum ada progres kegiatan tahun 2022. “Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Kecamatan Moti.

“Memang sebagian besar program kegiatan sudah masuk di ULP tinggal proses lelangnya. Dan di Dinas Pendidikan itu masih banyak perencanaan belum dilakukan, sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaaan kegiatan fisik,” sebut Rizal.

BACA JUGA  Walikota Ternate Sampaikan Realisasi Pendapatan 2021

Selain itu, sambung Rizal, dalam rapat tersebut Walikota Ternate juga menekankan soal pelayanan air bersih di Kota Ternate.

“Juga sejumlah catatan untuk Disperkim terkait papan reklame. Tapi tahapan pemilihan gubernur belum jalan sehingga pemasangan apaun di ruang publik harus dibayar. Memang kita lihat ada beberapa baliho kandidat calon gubernur yang dipasang di ruang publik, tetapi secara tupoksi ada tolak menolak antara Dispenda dan DPMPTSP, sehingga diminta untuk ke Dispenda. Nantinya pemasangan baliho di luar ketentuan sudah bisa dilakukan penertiban,” pungkasnya. (Arul-1)

Berita Terkait

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama
Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing
Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu
Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota
Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis ISDA Menang di Pilkada Sula
Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula
KUA-PPAS 2025 Belum Dibahas, Ada Apa dengan DPRD Pulau Taliabu
Komaruddin Tegaskan PDIP Siap Pecat Kader di Maluku Utara yang ‘Mbalelo’
Berita ini 369 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 10 November 2024 - 20:56 WIT

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama

Minggu, 10 November 2024 - 20:19 WIT

Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing

Minggu, 10 November 2024 - 19:50 WIT

Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu

Minggu, 10 November 2024 - 17:45 WIT

Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota

Sabtu, 9 November 2024 - 21:32 WIT

Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!