Akademisi Curigai Ada Kompromi Dibalik Kelanjutan Proyek SMI

Sofifi, Maluku Utara- Pimpinan DPRD Maluku Utara akhirnya menyetujui dilanjutkan pekerjaan proyek yang diabiayai oleh dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), walaupun waktu penyelesaian pekerjaan hanya batas di bulan Mei (2022) ini.

Bahkan Ketua DPRD Malut Kuntu Daud pesimis kalau proyek tersebut bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Rasa pesimis terhadap penyelesaian sisa pekerjan proyek tersebut juga disampaikan oleh DR. Mua’amil Yusuf, akademisi Universitas Khairun Ternate.

Mu’amil menganggap Ketua DPRD Malut sudah mengerti dan tahu bahwa pekerjaan tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam bulan ini.

“Saya juga tidak percaya kalau Pemprov bisa menyelesaikan sisa pekerjaan proyek itu dalam jangka waktu satu bulan,” kata Mu’Amil melalui sambungan telpon, Rabu (11/05/2022).

Menurut Mu’amil, seharusnya Pemprov sudah memprediksi semua proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu berapa lama,. “Pekerjaan jalan misalnya, dalam satu minggu kontraktor bisa selesaikan berapa kilo meter dan lain-lain, sehingga ketika mengajukan pinjaman sudah dipredikasi waktu penyelesain pekerjaan itu. Tapi dengan waktu tersisa hanya berapa minggu ini akan sia-sia. Mestinya nanti diajukan penjaman lagi pada waktu mendatang supaya waktunya cukup,” ujarnya.

Mu’amil juga menilai sejak awal Pemprov tidak tidak tegas terhadap pihak kontraktor, sehingga pekerjaan yang diberikan dengan jangka waktu begitu lama tidak bisa diselesaikan.

“Saya pikir ini tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, sehingga proyek dengan anggaran pinjaman yang begitu besar hampir semua terbengkalai. Atau jangan-jangan ada keluarga Gubernur main di proyek ini sehingga tidak berani ditegur,” kata Mu’Amil curiga.

Selanjutnya, Mu’ammil juga mengkritisi sikap pimpinan DPRD yang mau menyetujui kelanjutan proyek PT SMI sementara di satu sisi pimpinan DPRD pesimis.

“Jadi secara tidak langsung kedua lembaga eksekutif dan legislatif ini berkompromi agar secepatnya bisa jalan proyek ini, sehingga patut dicurigai,” tegas Mu’ammil.

Sambung dia, jika kedua lembaga sudah sepakat untuk melanjutkan maka tak ada lagi yang bisa menghalangi.

“Sekali lagi saya katakan, untuk kualitas pekerjaan pasti diragukan, sehingga pembangunan infrastruktur di Maluku Utara akan tetap masih sama, tidak ada perkembangan,” tutup Mu’Amil. (Sam-1)