Sofifi, Maluku Utara- Tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Malut sebesar 16 persen yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota.
Akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di wilayah penghasil tambang nikel terbesar di Maluku Utara.
Terkait masalah tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Sahril Tahir mengatakan, dimana-mana kalau ada daerah yang ada akitifitas perusahan tambangnya maka masyarakat di daerah itu pasti miskin.
“Coba kalian mencari semua literatur terkait dengan masyarakat yang berada di lingkar tambang, apakah ada yang sejahtrah ? tidak ada, semua pasti bermasalah. Ini fakta yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya kepada Haliyora, Selasa (15/03/2022).
Menurut dia, penyebab kemiskinan di Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng) meningkat karena sektor pertanian dan perikanan tidak tumbuh secara baik ketika perusahan tambang masuk dan beroperasi.
“Masyarakat kemudian rame-rame masuk menjadi karyawan perusahaan lalu sektor perikanan dan pertanian diabaikan, tidak ada lagi yang menjalankan. Contohnay di pulau Gebe, saat perusahan beroperasi di pulau itu masyarakat masuk bekerja dan ada yang bangun toko. Tapi ketika perusahaan tidak beroperasi lagi maka pendapatan warga ikut macet, karena karyawan tidak punya pekerjaan lagi, sementara yang punya toko tidak ada yang berbelanja di tokonya. Padahal disana ada bandara dan lapangn golf segala macam. Gebe sekarang jadi kota mati,” jelasnya.
Pengaruh perusahan tambang itu menurut Sahril sangat besar terhadap masyarakat, karena dengan menjadi karyawan perusahaan pasti mendapat penghasilan yang cukup besar, para pedagang pun sangat diuntungkan, sehingga tidak berfikir lagi mencari penghasilan lain.
“Tapi perusahan itu beroperasi dalam waktu yang terbatas. Jadi selagi masih beroperasi mungkin ekonomi masyarakat sekitar tambang juga baik, gampang dapat uang, namun paca beroperasi, uang juga susah didapat, sementara memulai pekerjaan baru sudah susah, bahkan kehilangan semangat,” tutur Sahril.
Untuk itu, lanjut Sahril, Gubernur harus mengintervensi dengan mendorong prioritas program pertanian dan perikanan ke daerah-daerah tambang tersebut supaya dapat menekan laju pertumbuhan kemiskinan, terutama di Halteng dan Haltim. Tentu melibatkan Pemda di dua daerah itu. Tidak ada cara lain,” tandasnya.
Sahril menyampaikan, dalam rapat bersama dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan DLH Selasa (15/03/2020), DPRD minta Gubernur menjadikan program prioritas pada tiga dinas tersebut sesuai bidangnya pada tahun 2023. “Karena pertanian, perikanan dan lingkungan ini menjadi modal dasar bagi mayarakat, kususnya di lingkar tambang dalam menjawab masalah kemiskinan,” pungkasnya. (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!