Maba, Maluku Utara- Kurang lebih satu bulan lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Ricky Chairul Rifat mengintruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk mendata pegawainya yang malas berkantor kemudian menyerahkan datanya ke BKD. Instruksi Sekda itu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.
Namun hingga sekarang, belum satupun dinas menyetor data kehadiran ASN ke BKD.
Itu disampaikan kepala BKD Haltim Ibnu Tamrin kepada Haliyora, Rabu (28/07/2021).
“Kurang lebih sudah satu bulan lalu pak Sekda intruksikan kepada semua kepala OPD untuk mendata ASN yang malas berkantor untuk disampaikan melalui BKD, namun hingga sekarang belum ada satu pun OPD yang masukkan data rekapan kehadiran ASN,” ungkap Ibnu.
Ibnu mengatakan, pihaknya sudah menyurat ke masing-masing OPD untuk memasukkan data rekapitulasi kehadiran PNS, namun sampai sekarang belum ada yang memasukkan ke BKD.
“Kami sudah menyurat ke masing-masing SKPD, tetapi sampai sejauh ini belum ada update data yang disampaikan ke kami, makanya sampai saat ini kita belum dapat data pegawai indisipliner itu. Saya tidak tau apa penyebabnya sehingga mereka belum masukkan data ke kami,” jelas Ibnu.
Ibnu menilai pimpinan SKPD tidak proaktif merespon intruksi Sekda serta surat yang disampaikan oleh BKD.
“Masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan ini kan pimpinan SKPD lebih mengetahui, makanya harus ada proaktif dari pimpinan SKPD untuk menegakkan disiplis pegawainya. ”Kita BKD kan tidak mungkin mendeteksi langsung, makanya kita minta masing-masing pimpinan SKPD mengirimkan datanya,” tutur Ibnu.
Ibnu menjelaskan, Kepala SKPD sebagai pejabat Pembina sesuai prosedur pembinaan harus melakukan langkah-langkan pembinaan dimulai dari surat pemanggilan kepada ASN yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta tahapan pembinaan berikutnya. “Nah, kalau sampai dua kali dipanggil dan ditegur namun tidak juga memperbaiki kesalahannya, maka data yang bersangkutan dikirimkan ke kita (BKD),” jelas Ibnu.
Dikatakan, pentingnya rekapan kehadiran ASN sebagaimana instruksi Sekda tersebut karena ditakutkan jangan sampai adanya kebocoran dalam penganggaran pemerintah daerah. “Karena gaji mereka dibayar terus, sementara mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Makanya rekapan kehadiran itu penting,” tandasnya.
Olehnya, ibnu meminta kepada seluruh pimpinan SKPD agar segera memasukkan data kehadiran ASN yang diminta sehingga dapat diproses. “Saya tidak tau kenapa data kehadiran ASN belum juga dikirim ke kita, entah ini disengaja atau bagaimana, saya tidak tau. Yang pasti kita sudah menyurat dan saya pastikan akan melayangkan surat susulan ke pimpinan SKPD agar cepat menyampaikan data kehadiran ASN,” tandasnya. (RH-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!