Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), telah berulang kali menegaskan agar semua pimpinan OPD aktif berkantor di Sofifi. Itu karena masih banyak Dinas yang melakukan aktifitasnya perkantoran di Ternate, bahkan disebut telah membuka kantor perwakilan di Ternate.
Meski sering diingatkan untuk berkantor di Sofifi, namun masih ada pimpinan OPD yang tidak mengindahkan perintah gubernur tersebut, sehingga orang nomor satu di Provinsi Maluku Utara itu naik pitam.
AGK malah menilai para pembangkang perintah itu sebagai tidak ingin melihat Maluku Utara berkembang, bahkan disebut penghambat pelaksanaan STQ Nasional yang dipusatkan di Sofifi pada Oktober mendatang.
AGK marah lantaran beberapa pimpinan OPD sering absen mengikuti rapat pembahasan percepatan persiapan pelaksanaan STQ yag waktunya semakin mepet.
“Ada pembangkang dalam kabinet ini (kabinet AGK-YA). Mereka seperti tidak ingin Maluku Utara berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia. Mereka ini dapat menghambat persiapan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Nasional Tahun 2021 yang dipusatkan di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara,” ucap AGK bernada tinggi.
Kemarahan Gubernur Maluku Utara dua periode itu nampaknya sudah memuncak, hingga dengan tegas memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menginventarisir OPD yang dinilainya membangkang itu untuk tidak perlu terlibat dalam kegiatan kepanitian STQ dan tidak perlu berkantor di Sofifi.
“Saya perintahkan BKD supaya inventarisir itu dinas-dinas yang membangkang. Kita harus inventarisir mereka yang selama ini tidak pro aktif. Apa boleh buat, mereka harus bergeser ke Ternate jangan dulu ke Sofifi, nanti mengganggu kita punya program. Suruh mereka tetap di Ternate dulu sampai urusan STQ selesai baru datang. Kase tau dorang (Pimpinan OPD) pigi saja di Ternate, so talalu lagi sampai dorang anggap enteng. Sampaikan ke grup (Grup whatsApp SKPD), bahwa gubernur bilang kalian tidak perlu datang (Ikut rapat STQ dan berkantor) di Sofifi, tinggal saja di Ternate sampai selesai kegiatan STQ baru kalian (Pimpinan OPD) datang. Kasih tahu ke mereka, (Pimpinan OPD) begitu, pergi saja ke Ternate, sangat keterlaluan sampai mereka anggap enteng,” sembur AGK saat memimpin rapat persiapan STQ, di ruang rapat lantai empat kantor gubernur beberapa waktu lalu.
Menanggapi kemarahan Gubernur tersebut, anggota komisi I DPRD Malut, Sugeng Cahyono kepada Haliyora mengatakan, kemarahan gubernur tersebut wajar karena ingin menegakkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.
Menurut Sugeng, Undang-Undang Kedisiplinan ASN seharusnya dijadikan pegangan bagi setiap ASN. ”Kedisiplilan ASN itu sudah ada undang-undangnya, jadi semua ASN harus jadikan pegangan,” ujarnya, Senin (28/06/2021)
Dikatakan, seharusnya ASN itu lebih giat dan lebih disiplin sebagai abdi negara yang melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Mereka juga harus siap ketika ditempatkan di mana saja.
Sementara, lanjut Sugeng, kebanyakan pegawai Provinsi Maluku Utara berdomisili di Ternate, sehingga saya yakin mereka tidak maksimal melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
“ASN ini kan pelayan publik terkait urusan-urusan birokrasi pemerintahan, jadi kalau tidak aktif di kantor maka sudah pasti tidak maksimal melakukan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Sebenarnya sudah ada perumahan yang disiapkan oleh pemda di Sofifi untuk pegawai, tapi mereka tidak tempati malah dibiarkan kosong sampai rusak,” ungkap Sugeng.
Kepada Pimpinan OPD, Sugeng berharap memberikan contoh (keteladanan) terutama dalam hal kedisiplinan. “Kalau Kadisnya malas masuk kantor, pasti anak buahnya juga malas. Sebaliknya kalau kepalanya rajin berkantor, pasti anak buahnya juga rajin karena menghormati pimpinannya. Jadi faktor keteladanan itu penting bagi seorang pemimpin. Apalagi Pemprov sekarang serius memperjuangkan kawasan khusus kota Sofifi. Jadi kalau pimpinan OPD tidak serius, maka bisa jadi perjuangan itu akan terhambat. Itu yang membuat pak gub marah,” ujarnya.
Untuk itu, sambung Sugeng, sekda dan kepala dinas harus tunjukkan loyalitasnya kepada pak Gubernur selaku pimpinan tertinggi. ”kalau tidak demikian, maka wajar kalau dinilai tidak loyal. Jadi saran saya, wajib hukumnya bagi semua pimpinan OPD untuk patuhi intruksi gubernur, baik tertulis maupun tidak tertulis,” pungkasnya. (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!