Sofifi, Haliyora
Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan Pemda Tikep dan Halbar menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan rapat pembahasan tindaklanjut pembangunan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara, Sofifi di hotel Aryaduta, Jakarta Rabu (19/5/2021).
Pertemuan yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, pada rabu (19/05/2021) tersebut, rencananya akan berlangsung selama tiga hari kedepan (Rabu, Kamis dan Jum’at) untuk membahas sejumlah kelengkapan administrasi yang belum termuat dalam draf kawasan khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Maluku Utara dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa dua hari sebelum ke Jakarta, pihaknya telah menggelar rapat bersama seluruh OPD dengan konsultan untuk merampungkan sejumlah materi yang dibutuhkan dalam pertemuan tersebut.
Gubernur berharap Tim Daerah yang terlibat dalam pertemuan finalisasi tersebut dapat melengkapi semua kebutuhan yang diminta untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.
Itu disampaikan oleh staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan setda Malut, Idham Umasangaji, Rabu (19/05/2021).
Katanya, rapat tersebut akan dibahas Masterplan Kawasan Khusus, juga diagendakan pertemuan antara tim kementerian dalam negeri dan tim daerah serta Sultan Tidore untuk membahas finalisasi draft Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Malut, Sofifi.
“Pertemuan dengan pak sultan Tidore diagendakan pada Jum’at (21/05/2021),” terangnya.
Sekedar diinformasikan bahwa yang ikut serta dalam rombongan gubernur Malut pada pada pertemuan dengan Kemndagri antara lain, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Idham Umasangaji, Kepala Bappeda Salmin Janidi, Kepala Biro Pemerintahan Ali Fataruba, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jafar ismail, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yunus Badar, Kepala Dinas Perhubungan Armin Zakaria, Kepala Biro Hukum Faisal Rumbia, Kepala Biro Keuangan Ahmad Purbaya, dan perwakilan Pemda Halmahera Barat dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. (Sam-1)
