Sofifi, Haliyora
DPRD Provinsi Maluku Utara kembali melakukan rapat Paripurna ke-22 masa persidangan ke dua tahun sidang 2020/2021, membahas laporan hasil pansus LKPJ DPRD di Kantor DPRD Sofifi, Kamis (20/5/2021).
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kuntu Daud, dan Wakil DPRD Muhammad Abusama, sedangkan yang Pemerintah Provinsi Malut dihadiri Wakil Gubernur M. Ali Yasin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paripurna tersebut kemudian diskorsing selama 15 menit dan akhirnya dipending karena ada beberapa anggota DPRD melakukan protes atas ketidakhadiran Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK).
Protes disampaikan dr. Hariyadi, salah satu anggota komisi IV yang meminta paripurna ditunda dengan alasan Gubernur tidak hadir.
“Saya minta paripurna hari ini ditunda dulu menunggu gubernur kembali dari Jakarta, karena sejumlah temuan Pansus sangat berbeda dengan apa yang disampaikan SKPD, jadi sebaiknya ditunda sementara paripurna ini,” pinta Hariyadi saat paripurna dimulai.
Hal yang sama juga disampaikan Ruslan Kubais dari fraksi Nasdem. Ia beralasan masih banyak temuan pansus LKPJ yang harus dijelaskan gubernur, sehingga kehadiran gubernur sangat diperlukan.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan dokter Haryadi, karena berdasarkan hasil temuan pansus LKPJ masih banyak temuan atas laporan Gubernur,” dalihnya.
Diketahui, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba saat ini masih berada di Jakarta mengikuti rapat bersama Kemendagri membahas persiapan kawasan Khusus Kota Sofifi.
.
Sementara kepada wartawan, ketua Pansus LKPJ, Sahril Tahir mengatakan, DPRD berharap gubernur datang untuk mendengarkan langsung laporan temuan tim pansus LKPJ Sehingga dia bisa mengetahui hasil temuan pansus.
Ketua DPD Gerindra itu menyebut pansus LKPJ menemukan anggaran Covid-19 sebesar Rp148 Miliar tersebar di 42 SKPD. “Kami sudah memanggil semua SKPD tetapi yang datang hanya 31 dari 42 SKPD,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, anggaran paling besar berada di Bapeda, BPKAD, Dinkes dan PUPR.
“Anggaran Covid-19 itukan ratusan miliar, jadi gubernur sebagai ketua Satgas Covid -19 di Malut harus hadir, itu yang diminta teman-teman DPRD,” jelasnya.
Karena sejumlah anggota DPRD menhendaki paripurna ditunda, sehinga ketua DPRD Kuntu Daud menutup paripurna tersebut dan akan dilanjutkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Wakil Gubernur M. Ali Yasin, juga tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam paripurna sampai kegiatan selesai. (Sam-1)
