DPRD Janji Koordinasikan Pilkades Sula ke Kemendagri

Sanana, Haliyora

Aliansi Peduli Pilkades serentak kabupaten kepulauan Sula melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (21/04/2021).

Mereka meminta Wakil Rakyat mencabut rekomendasi penundaan Pilkades serentak yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula.

Masa mengecam akan memboikot aktifitas DPRD jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

Seperti disampai kan Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Hamid Teapon, saat menyampaikan orasinya ia mendesak DPRD mencabut rekomendasi Penundaan Pilkades serentak 78 desa di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan boikot aktivitas DPRD,” serunya berapi-api.

Kebijakan menunda pelaksanaan Pilkades menurut Hamid tidak boleh diamini DPRD. “DPRD adalah wakil rakyat, jadi harus ikuti aspirasi rakyat yang diwakilinya,” kata Hamid.

Menurut Hamid, penundaan pelaksanaan Pilkades hanya menguntungkan kelompok tertentu yang didukung Pemda. “Penundaan Pilkades ini langkah politik penguasa sekarang untuk menggolkan kelompok mereka,” tandasnya.

Sementara kepada massa aksi ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula M. Natsir Sangadji berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pelaksanaan Pilkades serentak di 78 desa se-Kabupaten Kepulauan Sula.

“Kami anggota DPRD dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kemendagri menyangkut pelaksanaan Pilkades serentak di 78 Desa, apakah lanjut atau di tunda,” janji Natsir. (Sarif-**)