Antisipasi Kebocoran Pajak, Operasi Gabungan Pemprov Malut Bakal Sasar Perusahaan Tambang

  • Whatsapp
Bambang Hermawan: (foto Andre Haliyora.)

Ternate, Haliyora.com

Komisi II DPRD dan Dinas ESDM serta BPKPAD Malut akan menelusuri sumber BBM yang digunakan sejumlah perusahan tambang yang disebut tidak memakai BBM dari Pertamina.

Bacaan Lainnya

Selain BBM, data kendaraan yang dioperasikan perusahan juga tidak dilaporkan. Akibatnya, Pemprov Malut kehilangan potensi pajak BBM dan kendaraan dari perusahan tersebut.

Pasalnya, selama beroperasi, pihak perusahan tidak membayar pajak BBM dan pajak kendaraan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Bambang Hermawan, Rabu (19/8/2020).

“Awal September akan dilakukan operasi gabungan antara Komisi II DPRD, Dinas ESDM dan BPKPAD ke sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara, untuk mengecek penggunaan BBM dan jumlah kendaraannya,”ungkap Bambang.

Kata Bambang, hal itu dilakukan karena Maluku Utara berpotensi kehilangan pajak dari perusahaan melalui dua sumber itu.

“Nah ini yang nantinya kita telusuri supaya kita bisa mengetahui. Paling tidak ada keterbukaan perolehan bahan bakarnya dari mana, dan jumlah kendaraan yang dioperasikan berapa,” tandas Bambang.

Ia menjelaskan, pemegang IUP Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sama-sama membayar pajak, namun wajib pajak tergantung pada saat perusahan pemegang izin melakukan kegiatan operasi, seperti sudah mendatangkan kendaraan, sudah mengeksplorasi air permukaan dan sudah menggunakan bahan bakar.

“Saat itulah dia harus bayar pajak,” jelas Bambang.

Bambang mengaku sejauh ini hanya sebagian perusahan yang beroperasi sering membayar pajak, sementara sebagian tidak.

Itupun, sambung Bambang, pemerintah tidak tau berapa besar pajak yang harus dibayar, karena pihak perusahan sendiri yang menghitungnya, membuat pelaporan kemudian pada akhir tahun baru dikeluarkan surat kuasa pertambangan (SKP).

“Jadi yang kita mau dapatkan dan ketahui dari perusahaan adalah berapa seharusnya mereka bayar,” tandas Bambang

Ia menyebut beberapa Perusahaan Tambang yang sering membayar pajak, yaitu PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), PT. Wanatiara Persada, PT. Harita Group dan PT. Antam. (Andre)

Pos terkait