Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pertambangan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.
Optimalisasi PAD tersebut difokuskan pada sejumlah objek pajak daerah, di antaranya Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, yang belum memenuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah provinsi.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan bahwa banyaknya perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah belum berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah.
“Di Maluku Utara ini banyak perusahaan pertambangan, tetapi pembayaran pajak ke daerah belum optimal. Padahal itu adalah hak daerah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan,” ujar Sarbin kepada awak media di Hotel Crisan, Ternate, Jumat (30/1/2026).
Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara, Sarbin menyebutkan salah satu perusahaan yang belum membayar Pajak Alat Berat adalah PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). “Untuk data pajak alat berat bisa ditanyakan langsung ke Bapenda. Sebenarnya masih banyak perusahaan yang belum membayar, dan yang nilainya cukup besar salah satunya PT IWIP,” jelasnya.
Sarbin juga mengungkapkan bahwa data terkait kewajiban pajak PT IWIP telah diserahkan kepada Bapenda dan diketahui saat rapat bersama instansi tersebut.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!