Dalam pertemuan tersebut, kata Mesran, sejumlah dinas pengelola PAD, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, RSUD Bobong, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perikanan, Inspektorat, dan transmigrasi menyampaikan kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Mulai dari lemahnya sistem administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga masih minimnya kesadaran wajib pajak dan retribusi di masyarakat.
Mesran juga menyampaikan bahwa realisasi PAD tahun ini juga belum memenuhi target maksimal, sehingga langkah strategis diperlukan agar di tahun 2026 potensi yang ada dapat dikelola lebih efektif.
“Peningkatan PAD ini sangat penting, karena akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Jika PAD kita kuat, maka kemandirian fiskal daerah juga semakin baik,” jelasnya.
Lanjut Mesran, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menaruh harapan besar agar langkah penyatuan persepsi ini menjadi titik awal dalam memperbaiki tata kelola PAD di tahun 2026 mendatang. Dengan sinergi antar dinas, diharapkan potensi pendapatan dari berbagai sektor bisa dimaksimalkan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Taliabu. (RHM/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!