Dirinya memastikan di bulan Mei BPJS Halmahera Utara akan diaktifkan kembali. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menunggak pembayaran iuran BPJS kesehatan sejak tahun 2023 lalu dengan total Rp 11 miliar.
Pembayaran utang BPJS kesehatan ini kemudian dicicil, dimana pada Januari 2024, Pemda Halmahera Utara membayar tunggak tersebut sebesar Rp 1 miliar sehingga tersisa Rp 10 miliar. Atas tunggakan tersebut, pihak BPJS memutus kontrak dengan pihak Pemda Halut yang berimbas pada 38 ribu warga penerima kartu BPJS kesehatan.
“Saya akan berkomunikasi dengan BPJS Malut agar segera mengaktifkan BPJS-nya sehingga seluruh masyarakat Halut bisa menggunakan fasilitas BPJS lagi,” janji gubernur Sherly sembari berharap DBH yang akan dibayar Pemprov nanti dipakai Pemda Halut untuk membayar tunggakan BPJS kesehatan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan bersubsidi ini. (RR/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!