Menurut Abubakar, Asumsi APBD-P, pendapatan daerah hanya bisa dicapai sebesar Rp 3,7 triliun, sehingga ada selisih Rp 300 miliar lebih, itu artinya harus dilakukan penyesuaian belanja dengan cara refocusing.
“Jadi yang harus kita lakukan adalah pemangkasan atau refocusing untuk melakukan penyesuaian belanja sehingga ketemu di angka Rp 3,7 triliun, kalau tidak sulit ketemu di angka Rp 3,7 triliun dan dipastikan tidak akan jalan, bahkan dari jalan mana duitnya,” tegas Abubakar.
Disentil bahwa proses refocusing terkesan mengabaikan OPD lain yang memiliki pagu yang sangat kecil, sementara OPD seperti Sekretariat DPRD di APBD-P angkanya Rp 200 miliar, kemudian di Sekretariat Daerah Rp 90 miliar dan BPKAD Rp 400 miliar lebih, kata Abubakar, semua OPD terkait tetap akan terkena refocusing.
“Jadi proses refocusing ini juga di BPKAD melihat semua posisi realisasi jangan sampai dilakukan refocusing, sementara sudah ada realisasi baik dalam penyediaan SPD dan SPM ataupun bukti kontrak yang sudah dijalankan. Karena itu, keuangan sangat hati-hati dalam melakukan refocusing, jangan sampai memotong atau refocusing yang belanjanya sudah terealisasi atau prosesnya sudah jalan,” jelasnya.
Abubakar mengklaim, angka-angka yang sudah ditampilkan itu merupakan angka yang sudah divalidasi oleh BPKAD dengan menggunakan kriteria-kriteria yang jelas. “Jadi tidak bisa bilang yang ini belum yang itu belum, bisa saja OPD ini pagunya besar dan realisasinya tinggi sehingga pemotongannya jadi kecil karena takut di potong besar, ” tungkasnya.
Abubakar menyebutkan, yang tidak sentuh dalam refocusing hanya beberapa item seperti belanja wajib atau gaji, begitu juga tunjangan dan belanja wajib lainnya, sedangkan sisanya berpotensi dilakukan refocusing.
“Sehingga tidak ada istilah ketidakadilan, karena semua OPD sudah pasti pagunya di refocusing, untuk Sekretariat DPRD saya sudah perintahkan dicek, kalau belum ada yang terealisasi segera dilakukan refocusing,” tegas Abubakar.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!