Jadi, kontribusi desa terhadap PAD daerah juga menentukan angka DBH desa yang akan diperoleh nanti
Hardianto Umar (Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan DPMD Halsel)
Labuha, Maluku Utara- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyebutkan bahwa mekanisme penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk desa ditentukan berdasarkan hasil kontribusi desa terkait terhadap sektor pendapatan daerah.
Demikian disampaikan oleh Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) DPMD Halsel, Hardianto Umar, saat diwawancarai Haliyora Senin, (12/6/2023), terkait polemik pembagian DBH desa yang dipersoalkan sejumlah desa di Halmahera Selatan.
Hardianto menjelaskan, seperti DBH Desa Kawasi di Kecamatan Obi untuk tahun 2023 ini yang ditaktisi naik sebesar Rp 3 miliar lebih. Perolehan ini beda dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,8 miliar.
DBH yang diterima Desa Kawasi ini, kata Hardianto, berbeda dengan DBH yang dibagikan ke desa-desa lain, karena Kawasi masuk kawasan pertambangan.
“Selain Kawasi juga Desa Kupal berada pada urutan kedua angka DBH terbesar sekitar Rp 70 juta lebih, sedangkan desa lainya rata-rata di angka Rp 25 juta ke bawah,” terang Anto sapaan akrab Hardianto.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!