Sofifi, Maluku Utara- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Saifuddin Djuba menyebutkan, setidaknya ada enam (6) lokus pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Dinas PUPR untuk tahun 2023 mendatang.
Keenam lokus pembangunan yang disiapkan DPUPR ini antara lain, masalah irigasi, persoalan air minum untuk Kota Sofifi, pemantapan jalan dan jembatan, sanitasi, penyusunan RTRW, dan penyediaan tenaga ahli terampil dibidang jasa konstruksi.
“Jadi ada enam lokus yang menjelaskan prioritas dinas PUPR untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” kata Saifuddin, Senin (5/12/2022).
Lebih jauh ia menjelaskan, dibidang irigasi, saat ini pembangunan irigasi di Maluku Utara sudah mencapai 47,69 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2024. Artinya penyediaan irigasi di Malut sudah mencapai 45 persen dan melebihi target, tinggal dilanjutkan sampai diangka 50 persen.
Untuk persoalan air minum di wilayah Kota Sofifi, Dinas PUPR berupaya agar ditahun 2023, seluruh infrastruktur pipa air minum diganti dengan yang layak pakai termasuk membentuk lembaga atau badan yang mengurus persoalan air minum, terpisah dengan Dinas PUPR. Soal ini, Saifuddin berharap ada dukungan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
“Sementara untuk persoalan sanitasi itu sangat penting, saat ini kita berada pada angka 74 persen dari target RPJMD 82 persen, sehingga kita terus berupaya agar mencapai target,” sebutnya.
Di bidang infrastrukur jalan dan jembatan di Malut, kata Saifuddin, penyediaan kedua infrastruktur ini sudah mencapai 45 persen dari target 65 persen.
“Kita yakin di tahun 2024 kita bisa mencapai di angka tersebut, karena kita di dukung dengan anggaran yang bersumbernya berasal dariAnggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Multiyers, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU),” jelas Saifuddin.
Mengenai lokus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lanjut Saifuddin, pihaknya tengah merevisi dokumen tersebut karena hal ini menyangkut kebutuhan dasar pembangunan, dan bagaimana meletakkan pola ruang.
“Sehingga di awal tahun depan kita sudah kerjakan, karena itu juga menyangkut pembangunan infrastruktur di Maluku Utara,” tutur Saifuddin.
Untuk mendukung profesionalitas kerja dibidang konstruksi, Dinas PURP akan menyediakan tenaga terampil. Tenaga-tenaga ini nantinya disiapkan untuk mengoptimalkan kerja-kerja pada wiilayah jasa konstruksi. “Saat ini kita berada pada 1.203 tenaga ahki dari target RPJMD 2024 sebanyak 2.000 orang,” katanya.
Mantan Pj. Bupati Halmahera Utara juga mengakui, saat ini Dinas PUPR juga bekerja sama dengan seluruh Balai yang ada di Maluku Utara sehingga dirinya berharap pembangunan infrastruktur bisa berjalan baik dengan kualitas seperti yang diharapkan.
“Kita berharap pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan kualitas yang sangat baik, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa sejahtera,” tutup Saifuddin. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!