BPK Singgung Maraknya Praktek Gratifikasi di BPJB Malut

- Editor

Selasa, 4 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea

Sofifi, Maluku Utara- Satu persatu bobrok Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara perlahan-lahan dibuka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Selain mengendus adanya temuan berulang komponen belanja barang/jasa serta belanja modal yang mencapai Rp 38 miliar bermasalah, BPK juga menyoroti proyek bermasalah milik Pemprov Malut hingga proses pelelangan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Kepala BPK Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea menyebutkan, hingga saat ini Pemprov Malut tidak mempunyai laboratorium untuk menguji sampel material bangunan proyek yang dikerjakan. Akibatnya banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan pihak ketika hanya asal-asalan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

“BPK milihat selama ini di Pemprov tidak punya pengujian lab jalan, bahkan hamar untuk mengecek kekuatan bangunan saja tidak ada, hal ini sangat sedih. Kali ini BPK akan menguji di lab apakah campuran material bangunan masuk apa tidak. Dari sini PPK harus bertanggung jawab karena mereka yang tanda tangan kontrak,” singgung Marius, Selasa (4/10/2022).

Selain itu, Marius juga mempertanyakan proyek gedung baru disamping kantor Gubernur Malut yang tidak diselesaikan. “Kenapa bisa mangkrak, apakah Pemprov tidak punya uang?. Saya melihat banyak bantuan Pemprov ke Pemkab Halsel berarti Pemprov punya uang. Bayangkan proyek di depan mata saja mangkrak, apalagi proyek yang jauh pasti lebih parah,” singgungnya.

Tak sampai di situ saja, ia bahkan menyoroti pembangunan RSUD Sofifi hingga tunjangan pegawai RSUD yang belum dibayar Pemprov Malut. “Kita juga akan melihat pembangunan infrastruktur RSUD. Kenapa tunjangan pegawai RSUD tidak dibayar, masalahnya di mana. Nanti tolong sampaikan ke Direktur RSUD kita mau diskusi banyak hal, kalau diundang harus datang,” tegas dia.

BACA JUGA  Perdana, Lapas Sanana Usulkan Remisi Terpidana Kasus Tipikor

Untuk proses pelelangan proyek di BPBJ, BPK juga menemukan adanya praktik gratifikasi saat pelelangan berlangsung. Kendati begitu, Kepala BPK Perwakilan Malut, Marius Sirumapea, enggan mengungkap lebih jauh soal praktik gratifikasi tersebut. “Hampir dalam temuan BPK, lelang juga banyak terjadi kasus penyuapan, dan saya melihat proses pelelangan tidak seratus persen benar,” bebernya.

Marius berharap seluruh pimpinan OPD bisa membantu Gubernur untuk mengatasi persoalan ini sehingga tidak berpengaruh pada penilaian opini untuk LKPD Pemprov tahun 2022 ini.

“Saya juga sangat berharap kepada Sekda agar temuan tahun lalu segera diselesaikan karena ini sangat mempengaruhi, opini BPK nanti,” tandasnya. (Sam-2)

Berita Terkait

Sejumlah Pejabat Pemprov Malut Diisukan Angkat Kaki Pasca Pelantikan Sherly-Sarbin
Ini Besaran Zakat Fitrah, Mal dan Fidyah Tahun 2025 di Kota Ternate
Pohon Trembesi di Ternate Rawan Tumbang, DPRD Minta DLH Prioritaskan Laporan Warga
Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi
Jabatan Berakhir Seiring Pelantikan Kada, Pj Gubernur dan Pj Sekprov Malut Bakal Tempati Posisi Ini
Penanganan Kasus Kredit Macet BPRS Diragukan, Kinerja Kejari Halsel Terkesan tak Jujur
Rem Blong, Pemotor di Ternate ‘Nyungsep’ ke Jurang Ngade
Ngeri! Seorang Pria di Halmahera Selatan Diterkam 2 Ekor Buaya, Begini Kondisinya
Berita ini 423 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:41 WIT

Sejumlah Pejabat Pemprov Malut Diisukan Angkat Kaki Pasca Pelantikan Sherly-Sarbin

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:32 WIT

Ini Besaran Zakat Fitrah, Mal dan Fidyah Tahun 2025 di Kota Ternate

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:19 WIT

Pohon Trembesi di Ternate Rawan Tumbang, DPRD Minta DLH Prioritaskan Laporan Warga

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:36 WIT

Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:30 WIT

Jabatan Berakhir Seiring Pelantikan Kada, Pj Gubernur dan Pj Sekprov Malut Bakal Tempati Posisi Ini

Berita Terbaru

Kepala DLH Kota Ternate, Muhammad Syafei

Headline

Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi

Selasa, 11 Feb 2025 - 21:36 WIT

error: Konten diproteksi !!