Tidore, Maluku Utara- Menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan Presiden pada Sabtu 3 September pekan kemarin, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM di Kota Tidore Kepulauan. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (5/9/2022) tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim dan hadiri oleh Forkopimda dan OPD terkait, serta para Pemilik SPBU.
Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim dalam rapat tersebut memerintahkan kepada OPD terkait agar memantau kondisi di lapangan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM di Kota Tidore Kepulauan.
“Sudah menjadi kewajiban kita pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM, jadi saya harap kepada OPD terkait untuk terus memantau kondisi di lapangan,” tutur Ali Ibrahim.
Dalam rapat koordinasi itu, pembahasan difokuskan pada alokasi stok BBM untuk Kota Tidore Kepulauan, serta keberfungsian SPBU di Kota Tidore dan waktu pelayanannya, karena hal ini seringkali menjadi keluhan di kalangan masyarakat.
Antisipasi terjadinya kelangkaan BBM di Kota Tidore, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan rencananya akan melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina guna membicarakan penambahan kuota BBM di Kota Tidore Kepulauan agar sesuai dengan kebutuhan.
“Terkait penambahan stock BBM di Kota Tidore, nanti kita bicarakan dengan pihak SR 4 Pertamina, kita akan mengundang mereka untuk melakukan pertemuan, dinas terkait siapkan data dukungan seperti jumlah kebutuhan angkutan umum dan armada laut,” pinta Ali Ibrahim.
Sementara Dandim 1505/Tidore, Bunzamin Jayatri dalam rapat tersebut mengatakan apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pihaknya akan mendukung, bila perlu dibuatkan kartu untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Untuk kuota BBM kita yang sudah terbatas, jangan sampai disinyalir ada yang memodifikasi tengki serta mengganti plat nomor kendaran untuk mengelabui petugas SPBU. Karena terkait harga BBM yang naik, masyarakat Kota Tidore sudah terbiasa dengan harga di pedagang eceran yang lebih tinggi, dari Rp 10.000 ke Rp 15.000 hingga ke Rp 17.000, yang terpenting adalah ketersedian BBM itu sendiri,” kata Bunzamin.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Faisal Arifuddin. Ia mengatakan, kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah pusat ini akan berdampak pada masyarakat, sehingga perlu adanya tranparansi jumlah BBM yang masuk. Ini dimaksudkan agar dapat menghitung kebutuhan angkutan umum di Kota Tidore.
“Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Dandim, bahwa informasi terkait berapa jumlah BBM yang masuk di Kota Tidore perlu transparansi. Sehingga kita bisa menghitung dengan jumlah Kendaraan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, agar mengantisipasi terjadinya kelangkaan kedepan, informasi itu juga dapat mengantisipasi modus dari para konsumen yang mencoba membeli BBM bersubsidi dengan kendaraan pribadi,” ujar Faisal.
Lebih lanjut Faisal mengatakan, khusus penerima BLT dari kenaikan harga BBM ini, dari dinas terkait harus lebih memverifikasi data bagi orang-orang yang layak menerima. Yang pasti Kejaksaan Negeri Tidore lanjutnya akan mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Disisi lain, Wakapolres Muhammad Arifin, dalam rapat tersebut menekankan pada aspek dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Ia juga meminta kepada pihak pengelola SPBU agar menambah jam pelayanan saat pengisihan BBM.
“Saya tekankan disini, kalau bicara dampak BBM ini kita semua kena. Cuma saya minta kepada pengelola SPBU agar jam operasinya jangan pakai istirahat, karena Tidore ini sudah ramai,” tandas Muhammad Arifin.
Sementara, salah satu pemilik SPBU H. Awat dari CV. Rusda mengatakan, saat ini alokasi stok BBM untuk Kota Tidore Kepulauan untuk jenis Pertalite tersedia sebanyak 80 ton/bulan, sementara pertamax 135 sampai 150 ton/bulan, solar 15 kl/bulan. Sedangkan untuk BBM jenis Dexlite terbilang masih kecil.
“Kami laporkan stock BBM, mulai dari Minyak Tanah 540 ton/bulan untuk Kota Tidore Kepulaan, Pulau Tidore 375 ton, Oba Utara 90 ton, untuk Pertalite, selama ini alokasinya 80 ton/bulan, semulanya 100 hingga 120 ton, sementara pertamax yang tinggi, karena kami tidak memberikannya ke pengecer, pertamax diantaranya 135 sampai 150 ton/bulan, untuk jenis Dexlite masih kecil, terkait kuota BBM ini, alokasinya terbatas, karena jenis SPBU kami adalah SPBU jenis Kompak,” papar H. Awat.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindagkop Kota Tidore, Saiful Bahri mengatakan, antisipasi dampak kenaikan harga BBM ini perlu ditingkatkan pengawasan secara bersama. “Kita juga perlu adanya dukungan dari aparat kepolisian agar lebih efektif, selain pengawasan teknis, pelayanan di setiap SPBU juga perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi lagi antrian yang panjang, begitu pula dengan trip angkutan laut seperti feri dan tol laut juga perlu ditambah, mengingat pasokan kebutuhan pokok kita berasal dari luar,” ucap Saiful.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore, Daud Muhammad, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, kenaikan harga BBM ini berdampak besar pada sisi angkutan umum. Dengan ketersediaan BBM yang terbatas ini, seringkali menimbulkan keluhan di kalangan sopir, dan akhirnya mereka menuntut untuk kenaikan tarif angkutan umum. Lebih lanjut Daud mengatakan, yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan stok BBM nya terlebih dahulu, karena 80 ton/bulan itu menurutnya sedikit sekali.
“Sekarang harga Pertalite Rp 6.750 naik menjadi Rp 10.000, harga pertamax di SPBU Rp 14.000, di eceran Rp 17.000, ini yang harus kita antisipasi, terjadi gejolak di angkutan umum. Dengan total jumlah kendaraan angkutan umum di Kota Tidore Kepulauan mencapai 2.000 angkutan. Jika stok 80 ton/bulan maka akan terjadi gejolak, karena kenaikan harga BBM ini signifikan, tarif naiknya agak jauh, saya bilang ke mereka jangan dulu naikan tarif, kita tunggu kebijakan dari Pemerintah,” tukasnya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepatakan antara lain, akan diadakan pertemuan lanjutan pada Rabu, 7 September pekan ini bersama SR Pertamina guna membahas penambahan stok BBM untuk wilayah Kota Tidore Kepulauan. Selain itu disepakati pula jam operasi SPBU, khusus untuk SPBU di Pulau Tidore buka jam 07.00 WIT pagi sampai dengan jam 18.00 WIT sore. (YH-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!