Ternate, Maluku Utara- Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy, mengaku sudah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2022.
Menurutnya, terdapat 15 item DIM yang direkomendasikan DPRD. Dalam DIM, kata Muhajirin, DPRD merekomendasikan agar rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan dinaikkan objek pendapatannya.
Diketahui, Pemerintah Kota Ternate merancang pendapatan daerah secara keseluruhan sebelum perubahan semula sebesar Rp 1.010,373.921.078, mengalami penurunan target sebesar Rp 30.895.000.000 atau 3,06 persen, sehingga setelah perubahan diproyeksikan menjadi Rp 979.478.921.078. Rancangan ini, menurut Muhajirin, perlu dinaikkan untuk menunjukan sikap optimisme pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tetap di dalam DIM kami minta untuk naik di posisi Rp 900 miliar, kami minta harus dinaikkan, terserah dinaikkan di objek pendapatan pajak atau retribusi. Terserah pilih yang mana yang penting naik jangan turun. Kalau turun akan kelihatan mereka tidak optimis, nanti baru ada rasionalisasi di pembahasan RAPBD,” jelas Muhajirin.
Politisi PKB itu menjelaskan, KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 adalah dokumen anggaran yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan program kegiatan. Karena itu, secara umum akan dilihat makro dari rancangan kebijakan umum tersebut.
“Itu berarti masih bersifat umum yang akan menjadi dasar patokan berdasarkan realisasi satu tahun terakhir dan dua tahun belakangan. Jadi tahun 2021 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 jadi indikator,” jelasnya.
Dikatakan, DPRD pada prinsipnya hanya memastikan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan tersebut harus benar-benar rasional. Tentunya itu bersifat umum dan akan secara detail dibuat rasionalisasi di saat RAPBD Perubahan.
“Jadi KUA PPAS nanti jadi indikator juga, realisasi dua tahun belakangan baik belanja maupun pendapatannya, kemudian program anggaran yang sementara berlansung karena semua itu tidak keluar dari RPJMD dan RKPD,” kata Muhajirin.
Ketua DPC PKB Kota Ternate ini mengaku rekomendasi perbaikan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 ini dilatari oleh indikator yang dipakai oleh pemerintah. Menurutnya, tidak rasional jika indikator rancangan anggaran perubahan tersebut dirancang devisit.
“Indikator tahun 2020 dan 2021 karena itu masa pandemi Covid-19, sehingga mereka rancang waktu itu menurun. Tahun 2022 waktu itu kurang lebih Rp 1 triliun di induk, di perubahan menurun Rp 900 miliar,” sebutnya.
Muhajirin bilang, meski pada kurun waktu 2020 dan 2021 situasi daerah sedang dilanda pandemi Covid-19, namun secara nasional seluruh daerah sudah mulai melakukan recovery ekonomi.
“Seluruh daerah sudah mulai melakukan recovery ekonomi dan objek-objek pendapatan sudah bertambah dari waktu ke waktu. Ukurannya ada di Dana Insentif Daerah, UMKM yang didorong, mobilitas ekonomi yang sudah mulai bergerak bagus di Kota Ternate dan tidak ada problem,” tukasnya.
Karena itu, lanjut Muhajirin, pihaknya merekomendasikan di dalam DIM agar pemerintah menaikkan proyeksi anggaran dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2022.
“DPRD dorong harus naik, nanti akan ada rasionalisasi di pembahasan RAPBD,” tandasnya. (Wan-2)
