Halsel, Maluku Utara- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menerima penghargaan peringkat pertama sebagai Pemda terbaik se-Maluku Utara dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Pemda Halsel dinilai terbaik pertama dari 10 Kabupaten/Kota se-Maluku Utara karena telah menindaklanjuti sebanyak 90 persen akumulasi audit (temuan) BPK RI Perwakilan Malut setiap tahun.
Penghargaan teresebut diberikan kepada Pemda Halsel melalui Sekretaris Daerah (Sekda) halsel Ir. Saiful Turuy pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2021 dan Perencanaan Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kamis (06/01/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait hal itu, menurut Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi Keuangan, Dr. Muammil Sun’an, SE, MP, M.AP, bahwa Pemda Halsel memperoleh penghargaan karena terdapat begitu banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan sebelumnya kemudian dapat ditindaklanjuti Pemerintahan Halsel saat ini.
“Penghargaan yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada Pemda Halsel, dikarenakan terdapat begitu banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Malut yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Pemda sekarang ini,” kata Mammil kepada Haliyora, Jum’at (14/01/2021)
Dikatakan, banyaknya temuan BPK RI Perwakilan Malut menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan Kabupaten Halsel sebelumnya dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah dibading dengan kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara.
“Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara mungkin hanya sedikit atau bahkan tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari banyaknya temuan BPK RI merupakan catatan buruk pemeritahan daerah Halsel sebelumnya dalam pengelolaan keuangan,” tandas Muammil.
Lanjut Muammil, meski banyak temuan terkait pengelolaan keuangan daerah oleh Pemda sebelumnya, namun berkat komitmen Bupati dan kerja bersama SKPD sehingga bisa menyelesaikan (menindaklanjuti) hasil temuan BPK tersebut dengan baik. “Sehingga Pemda Halmahera Selatan memperoleh peringkat pertama dalam penyelesaian masalah keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bupati Usman Sidik dan jajaran OPD telah menyelesaikan masalah keuangan di masa Pemerintahan Bahrain Kasuba,” pungkasnya. (Asbar-1)
